'Usulan itu yang paling bijak adalah oleh rakyat sendiri. Jadi kalau mau melakukan perubahan, tanyalah kepada rakyat,' ucap Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
JawaPos.com – Dua gubernur di Indonesia menanggapi usulan peniadaan jabatan kepala daerah setingkat gubernur yang dikemukakan Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar.
Suara dari rakyat, terang dia, bisa memberikan jawaban bukan hanya peniadaan jabatan gubernur, tetapi eksistensi bupati, wali kota, dan presiden partai politik. Sesuai aturan yang berlaku bahwa pemilihan kepala daerah sudah diatur dalam Undang-undang No.22/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota.
Mantan Wali Kota Bandung ini menjelaskan bahwa salah satu bentuk pertanyaan kepada rakyat bisa melalui referendum. Baca juga:Kapolda Metro Jaya Kalahkan Pj Gubernur DKI Balap Drag Race 500 MeterNamun, katanya, kalau rakyat tetap membutuhkan seorang gubernur karena merasakan manfaat yang luar biasa harus dihormati. “Jadi kesimpulannya tetap tanyalah kepada rakyat,” papar Ridwan Kamil.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Tawa Sultan Jogja saat Tanggapi Usulan Cak Imin Hapus Jabatan GubernurGubernur DI Yogyakarta (DIY) Sultan HB X menanggapi usulan Cak Imin soal penghapusan jabatan gubernur. Sultan tertawa saat menjawab pertanyaan dari wartawan.
Baca lebih lajut »
Golkar Tolak Usulan Cak Imin untuk Hapus Jabatan Gubernur, Tak Sesuai UU hingga Kurangi Hak RakyatKetua DPP Golkar Dave Laksono menolak usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin yang ingin hilangkan jabatan gubernur dari pemerintahan (30/1/2023).
Baca lebih lajut »
Muhaimin Iskandar Usul Jabatan Gubernur Dihapus, Sultan HB X : Wewenang Pemerintah PusatSultan Hamengku Buwono X merespon santai usulan penghapusan jabatan gubernur yang dilontarkan Muhaimin Iskandar.
Baca lebih lajut »
Dewan Minta Pemkab Jombang Gercep Tanggapi Keluhan Warga MojokrapakKejadian belasan warga Desa Mojokrapak, Kecamatan Tembelang bergiliran masuk rumah sakit tak luput dari perhatian kalangan dewan. Komisi C DPRD Jombang meminta dinas terkait segera menindaklanjuti ke lapangan.
Baca lebih lajut »
Ada Usulan Jabatan Kades 9 Tahun, MPR Sebut UU Desa Terbuka untuk DirevisiWakil Ketua MPR RI Yandri Susanto menilai, pilihan untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa bisa dilakukan.
Baca lebih lajut »
Hari ini Jaksa Tanggapi Pembelaan Richard Eliezer dan Putri CandrawathiDalam pembelaannya, Putri candrawathi menegaskan dirinya sebagai korban kekerasan seksual dari Yosua.
Baca lebih lajut »