Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menyepakati angka Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun angggaran 2023 sebesar Rp82.543.539.889.450.
Ketetapan ini diputuskan Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah .
Diketahui, rapat Banggar digelar selama empat hari di Grand Cempaka, Bogor, Jawa Barat, sejak 31 Oktober sampai 3 November 2022. Selain itu, anggota dewan juga melakukan pendalaman dalam rapat pimpinan gabungan . Prasetio memastikan KUA-PPAS APBD tahun anggaran 2023 akan memasuki tahapan penandatanganan nota kesepahaman atau memorandum of understanding antara DPRD dan Pemprov DKI.
“Berdasarkan pasal 16 ayat 6 bahwa Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna," jelas Prasetio.Pemprov DKI Jakarta menyerahkan rancangan APBD tahun 2021 dalam Rapat Paripurna Badan Legislatif DPRD DKI, Kamis siang. Total anggaran yang diajukan sebesar Rp 82,5 triliun dan masi diprioritaskan untuk penanganan pandemi Covid-19.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Soal Prediksi Pekalongan Tenggelam 2035, Pemkot Gandeng Dewan Air BelandaKota Pekalongan terus mengalami penurunan muka tanah dan terancam tenggelam pada 2035 mendatang. Ini sejumlah upaya mitigasi yang dilakukan Pemkot Pekalongan.
Baca lebih lajut »
Ketua Dewan Pakar PKS: Tidak Ada yang Ngotot Jadi Pendamping Anies di PilpresKetua Dewan Pakar PKS Irwan Prayitno menyatakan, gabungan partainya, Demokrat, dan NasDem lebih dari cukup ikut Pilpres 2024.
Baca lebih lajut »
Sepertiga Dunia Diramal Bakal Alami Krisis, Ada RI?Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar mengingatkan masih besarnya potensi krisis global.
Baca lebih lajut »
DPR Akan Fasilitasi Warga yang Diduga Jadi Korban Mafia TanahAnggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan, akan memfasilitasi para korban mafia tanah untuk menyampaikan langsung aspirasinya kepada seluruh anggota dewan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU).
Baca lebih lajut »
Pemerintah Diminta Terbuka dan Adopsi Sebanyak Mungkin RekomendasiMasukan dan rekomendasi dalam Sidang Universal Periodic Review (UPR) di Dewan HAM PBB, pada November mendatang, terkait situasi perempuan Indonesia, diharapkan mendapat perhatian pemerintah Indonesia. Dikbud AdadiKompas
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO -Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Provinsi Maluku mengusulkan dua nama calon presiden (capres) yai...
Baca lebih lajut »