DPRD dorong Pemprov Sulteng untuk mengganti rumah warga yang terdampak banjir di Pakuli, Kabupaten Sigi.
Sigi -
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mendorong Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengganti rumah warga yang terdampak banjir di Kecamatan Pakuli, Kabupaten Sigi."Kami minta kepada Pemprov dalam hal ini Gubernur bisa mengganti rumah warga yang rusak berat dengan kondisi tersisa dinding," kata Wakil Ketua DPRD Sulteng Fraksi PDIP, Muharram Nurdin di Sigi, Rabu.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
BLT Rp 600.000, Organda: Tak CukupKetua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Organda dan Korwil, Shafruhan Sinungan mengatakan, BLT sebesar Rp 600.000 per bulan dinilai kurang cukup.
Baca lebih lajut »
Respons Puan Soal Kenaikan Harga BBM: Jangan Buat Rakyat Lebih SusahRespons Puan Soal Kenaikan Harga BBM: Jangan Buat Rakyat Lebih Susah: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani angkat suara terkait aksi demo soal kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Baca lebih lajut »
Partai Demokrat Boyolali Kritik Kebijakan Pemerintah Naikkan Harga BBMDewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrat Boyolali, Jawa Tengah, mengkritik keras terkait kebijakan pemerintah yang menaikan harga bahan bakar minyak (BBM).
Baca lebih lajut »
Dewan Pertanyakan Izin Tambak di Curahsawo karena Belum Bayar PajakPembangunan tambak di Desa Curahsawo, Kecamatan Gending, Kabupaten Probolinggo, menjadi sorotan DPRD Kabupaten Probolinggo.
Baca lebih lajut »
Banyak KIS Terblokir, Dewan Buleleng Janji Siapkan PerdaDPRD Buleleng berjanji akan menyelesaikan masalah Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) yang terblokir, utamanya dari segmen Penerima Bantuan Iuran (PBI). Masalah itu telah bergulir selama bertahun-tahun namun belum juga terselesaikan.
Baca lebih lajut »
Dewan Rekomendasi Setop Proyek Jembatan ApungBANJARMASIN - DPRD telah melayangkan surat rekomendasi penghentian proyek dermaga apung senilai Rp4,5 miliar ke Pemko Banjarmasin. Mengacu surat tersebut, pemko diminta untuk menjalankan keputusan dewan, sesuai hasil rapat.
Baca lebih lajut »