Machmud tetap kinerja Wali Kota Tri Rismaharini dalam menangani kasus corona.
REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Legislator meminta Pemerintah Kota Surabaya mengevaluasi semua tindakan dalam penanganan wabah Covid-19 di Kota Pahlawan, Jawa Timur , tersebut menyusul jumlah kasus corona semakin melonjak setiap harinya. Dari total 499 kasus positif corona di Jatim, Kota Surabaya terdapat 244 kasus atau hampir 50 persen.
Anggota Komisi A DPRD Surabaya itu memberi masukan mana saja yang perlu dievaluasi, seperti halnya kegiatan dapur umum berupa memberikan telur dan wedang pokak kepada masyarakat Surabaya."Kalau hasil evaluasi tidak berdampak, ya, sebaiknya disetop saja. Tapi kalau memang baik, ya, silakan saja" kata mantan Ketua DPRD Surabaya ini.
"Kepala dinkes juga semestinya harus sering-sering melihat dan memantau kondisi pasien dan pelayanan di rumah sakit dan puskesmas. Memantau keberadaan APD bagi tenaga medis dan lainnya," ujar politikus Partai Demokrat itu. Meski begitu, menurut dia, sudah banyak hal dilakukan pemkot, mulai membuat dapur umum, membatasi 19 pintu masuk ke Surabaya, bilik semprot, pengadaan alat semprot, penyemprotan pakai mobil PMK, dan lainnya.
Bahkan, lanjut dia, Pemprov Jatim setiap harinya merilis sebaran Covid-19 di Jatim melalui media massa. Apa yang dirilis di Pemprov Jatim tersebut, kata Machmud, kemudian ditindak lanjuti pemerintah kabupaten/kota di Jatim dengan memberikan penjelasan lebih detail.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komnas HAM Soroti Aturan Transportasi Tidak Selaras di PSBB |Republika OnlineAturan yang tidak selaras itu membuat PSBB kurang efektif
Baca lebih lajut »
Pengamat Soroti Pasal-pasal Ganjil RUU MinerbaIndef mengingatkan pembahasan RUU Minerba perlu dikawal karena menyangkut kekayaan sumber daya alam Indonesia.
Baca lebih lajut »
Ahmad Sahroni Soroti Tumpang Tindih Pelaksanaan PSBBAhmad Sahroni menilai tumpang tindih pelaksanaan PSBB antara pusat dan daerah seharusnya tidak terjadi apabila kedua melaksanakan ketentuan secara konsekuen.
Baca lebih lajut »
ICW Soroti Bidang Penindakan KPK Didominasi Petinggi PolisiICW mengkhawatirkan potensi konflik kepentingan ketika bidang penindakan KPK didominasi oleh anggota kepolisian.
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD: Lampung Belum Perlu Terapkan PSBB |Republika OnlineWilayah Lampung belum masuk zona merah Covid-19.
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD Minta Perusahaan di Jakarta Taati Peraturan PSBBEdi menilai masih adanya penumpukan di stasiun-stasiun KRL disebabkan karena perusahaan di Jakarta belum menerapkan dalam PSBB.
Baca lebih lajut »