DPRD Kota Semarang, Jawa Tengah (Jateng), mendesak agar ASN yang melanggar netralitas dan terlibat politik praktis diekspos atau dipublikasikan.
meminta aparatur sipil negara yang terkena sanksi melanggar netralitas dan terlibat politik praktis untuk diekspos atau dipublikasikan ke masyarakat umum. Publikasi itu diharapkan mampu membuat ASN yang melanggar netralitas mengalami efek jera.
“Kalau tidak pernah diekspos, tidak pernah dimunculkan [ASN pelanggar netralitas disanksi] orang tahunya aman-aman saja,” ujarnya. Padahal, kata dia, aturan sudah jelas melarang ASN untuk terlibat politik praktis dan mengharuskan netral. Meski demikian, hingga kini masih ditemukan adanya ASN yaang nekat melakukan pelanggaran dengan mendukung calon yang terlibat kontestasi politik.
“Kedua, ASN itu ‘kan kadang punya kepentingan, baik pribadi maupun kelompok. ASN ‘kan ada tahapan dari jabatannya, eselonnya. Kepentingan [jabatan] itu yang justru memengaruhi,” katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ada ASN Terdaftar sebagai Bacaleg, Bawaslu: Bolehkah ASN Aktif Jadi Anggota Partai?Bawaslu menyebutkan, tidak sepatutnya ASN yang masih aktif mendaftarkan diri sebagai caleg.
Baca lebih lajut »
Penerima KJP Plus Harus Dijamin Dapatkan Pekerjaan, Anggota DPRD DKI: Banyak yang MenganggurPenerima KJP Plus Harus Dijamin Dapatkan Pekerjaan, Anggota DPRD DKI: Banyak yang Menganggur TempoMetro
Baca lebih lajut »
Ecoprint Mangrove Ala Mahasiswa PPG UPGRIS, Motif Menarik, Nilai Jual TinggiPPG UPGRIS Semarang mengenalkan ecoprint mangrove kepada masyarakat pesisir di Kelurahan Mangunharjo, Kota Semarang.
Baca lebih lajut »
Jual-Beli Jabatan ASN, DPR Minta Sistem Seleksi dan Promosi DiperketatANGGOTA Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menilai potensi jual beli jabatan aparatur sipil negara (ASN) masih akan terjadi, apabila pemerintah tidak membuat aturan yang jelas.
Baca lebih lajut »
LRT Fase 1B Velodrom-Manggarai Dikhawatirkan Bikin Kepadatan, DPRD DKI Minta Dikaji UlangIsmail meminta PT LRT Jakarta segera melakukan kajian. Dia menyarankan, PT LRT melihat dampak pembangunan LRT di kawasan tersebut dari berbagai aspek.
Baca lebih lajut »
Dampak Sosial Tol Semarang-Demak Dikaji, Nasib Nelayan & PKL DipertaruhkanDPRD Kota Semarang sedang mengkaji proyek lanjutan pembangunan jalur Tol Semarang-Demak. Ini menyangkut nasib PKL dan nelayan di sana.
Baca lebih lajut »