DPRD Jombang Nilai Pemkab Tak Serius Menyelesaikan Polemik Aset Simpang Tiga
Dalam waktu dekat pemkab berencana memasang stiker di tiap-tiap ruko. Tujuannya menegaskan kepada khalayak umum, khususnya penghuni ruko jika aset yang mereka tempati merupakan aset pemkab yang sudah terdaftar di daftar neraca aset daerah. ”Kami akan melakukan pemasangan stiker. Nanti dipasang di masing-masing ruko Simpang Tiga, agar penghuni ruko paham, sesuai aturan merupakan aset pemerintah,” terang Hari Oetomo Kepala Dinas Pedagangan dan Perindustrian Jombang, kemarin.
Saat ditanya langkah apa yang dilakukan setelah pemasangan stiker, Hari belum bisa memberikan keterangan pasti. Apakah nanti penghuni ruko disuruh pindah atau membayar sewa untuk melanjutkan usahanya di Pertokoan Simpang Tiga. ”Kalau itu nanti akan kami evaluasi lagi ke depan. Untuk sementara langkah pemasangan stiker dulu,” tegasnya. Ia menyebut, rencana membangun mal pelayanan publik sepertinya tetap muncul. ”Ke depan nanti digunakan untuk MPP,” tegas Hari.
Mas’ud mengungkapkan, permasalahan terkait aset Pertokoan Simpang Tiga Mojongapit sudah seringkali masuk pembahasan, baik dalam rapat paripurna maupun dalam forum-forum rapat dengar pendapat di komisi. ”Tapi tetap saja langkah yang dilakukan pemkab masih tidak jelas dan kurang tegas,” katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Redam Lonjakan Kemiskinan, DPRD DKI Minta Pemkot Berdayakan Ekonomi KerakyatanDengan membuat acara seperti bazar untuk pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di kawasan yang membutuhkan diyakini dapat menggerakan perekonomian warga setempat.
Baca lebih lajut »
DPRD: Bimtek KPK pada PNS DKI momentum percepat perbaikan JakartaAnggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI William Aditya Sarana menyebut Bimbingan Teknis Integritas Aparatur Sipil Negara (ASN) DKI yang ...
Baca lebih lajut »
Masalah Lingkungan Menjadi Prioritas Komisi 3 DPRD BatamMasalah Lingkungan Menjadi Prioritas Komisi 3 DPRD Batam
Baca lebih lajut »
Kesal Tak Diajak Bicara Komisi III DPR, Warga Asli Bojong Koneng Geruduk DPRDRatusan warga yang mengaku masyarakat pribumi Bojong Koneng menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Bogor kemarin.
Baca lebih lajut »
Kesal Tak Diajak Bicara Komisi III DPR, Warga Asli Bojong Koneng Geruduk DPRDRatusan warga yang mengaku masyarakat pribumi Bojong Koneng menggeruduk kantor DPRD Kabupaten Bogor kemarin.
Baca lebih lajut »
Respons Pemkab Bangkalan Soal Warga Jaminkan Surat Tanah ke RSUD SyamrabuWarga Bangkalan menjaminkan surat tanah karena tak mampu membayar biaya perawatan Rp 18 juta di RSUD Syamrabu Bangkalan. Apa kata Pemkab Bangkalan.
Baca lebih lajut »