Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady meminta agar tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah (TPPAS) Legoknangka segera dioperasikan, karena ...
Bandung - Anggota Komisi IV DPRD Jawa Barat Daddy Rohanady meminta agar tempat pengolahan dan pemrosesan akhir sampah Legoknangka segera dioperasikan, karena saat ini ekosistem sungai Citarum dalam kondisi terancam.
"Tidak hanya ikan yang terancam, air yang tercemar ini juga membahayakan kesehatan masyarakat di sekitar DAS Citarum," ujar Daddy. Menurutnya, para ahli dan aktivis lingkungan sudah lama mendesak agar pemerintah mempercepat pengoperasian TPPAS Legoknangka sebagai solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan sampah di Bandung Raya dan sekitarnya. "Karenanya harus segera," ucapnya.
Akan tetapi, kendala teknis, administratif, dan pembiayaan mengakibatkan penundaan pengoperasiannya. "Itu PR besar untuk siapapun yang menjadi Gubernur Jawa Barat hasil Pilkada pada 27 November nanti," kata Daddy.Daddy menekankan pentingnya untuk tidak hanya fokus pada TPPAS Legoknangka. Pemprov Jawa Barat juga perlu menindaklanjuti proyek serupa di wilayah lainnya guna mengantisipasi permasalahan sampah yang terus meningkat.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gugup Saat Rapat DPRD Jawa Barat, Nisya Ahmad Diminta Belajar dari Verrell BramastaWarganet menilai Verrell Bramasta lebih pintar dibanding Nisya Ahmad dan Gibran Rakabuming.
Baca lebih lajut »
Lempar Pantun Saat Rapat DPRD Jawa Barat, Nisya Ahmad Tuai Kritik MenohokWarganet soroti momen Nisya Ahmad lempar pantun saat rapat DPRD Jawa Barat.
Baca lebih lajut »
Nisya Ahmad Lulusan Apa? Sikapnya saat Rapat DPRD Disentil Netizen: Kayak Lagi Opening ArisanSebagai anggota, Nisya Ahmad turut menghadiri rapat DPRD Jawa Barat dan memaparkan gagasannya.
Baca lebih lajut »
Rumah Bergaya Korea di Bogor Laris Manis, Serah Terima Oktober 2025Areum Parc berlokasi di kawasan Kemang, Bogor Barat, Jawa Barat dengan luas 15,7 hektar.
Baca lebih lajut »
KPK panggil 17 anggota DPRD Jawa Timur periode 2019-2024Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memanggil tujuh anggota DPRD Provinsi Jawa Timur periode 2019-2024 sebagai saksi dalam penyidikan ...
Baca lebih lajut »
KPK periksa eks Ketua DPRD Jawa Timur soal proses dana hibahTim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Ketua DPRD Provinsi Jawa Timur Periode 2019–2024 Kusnadi soal proses pencairan dana hibah ...
Baca lebih lajut »