Wakil Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Lina Ruslinawati meminta pembangunan tol Puncak-Cianjur dikaji ulang.
PIKIRAN RAKYAT - Pembangunan ruas tol Puncak-Cianjur saat ini dinilai belum begitu diperlukan, mengingat ada beberapa dampak yang harus diperhatikan ketika nanti Ruas TOL Puncak-Cianjur itu dibangun.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Lina Ruslinawati saat melaksanakan kunjungan ke Kabupaten Cianjur pada Senin, 24 Juli 2023.Lina mengatakan, pembangunan ruas Tol Puncak-Cianjur perlu dikaji lebih dalam lagi, terlebih kajian untuk dampak terhadap ekosistem lingkunan dan sektor pariwisata yang terancam menurun.
Ia mengatakan, dengan dibangunnya ruas tol ke Puncak ini apakah akan menyelesaikan masalah atau menimbulkan masalah baru.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Ridwan Kamil Diapresasi MUI Jabar Terkait Upaya Menuntaskan Polemik Al ZaytunMenjelang berakhir masa jabatannya, Ridwan Kamil dapat apresiasi MUI Jabar terkait upaya menuntaskan polemik Al Zaytun.
Baca lebih lajut »
Ridwan Kamil Diapresasi MUI Jabar Terkait Upaya Menuntaskan Polemik Al ZaytunMenjelang berakhir masa jabatannya, Ridwan Kamil dapat apresiasi MUI Jabar terkait upaya menuntaskan polemik Al Zaytun.
Baca lebih lajut »
Digugat Panji Gumilang, Ridwan Kamil: Silakan Saja'SILAKAN SAJA. Karena ini adalah negeri hukum. Justru baik agar permasalahan bisa terang benderang. Ini hanya urusan peradilan duniawi,' kata Ridwan Kamil.
Baca lebih lajut »
Warga Medan Sunggal Mengeluh Tak Dapat PKH, DPRD Medan Akan Ajukan Tambahan KuotaSejumlah warga tidak mampu di Kota Medan mengeluhkan kondisi bantuan sosial (bansos) yang tidak merata, termasuk bantuan berupa Program Keluarga Harapan (PKH).
Baca lebih lajut »
Tak Hadir Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega Ngaku Lagi Gak FitRapat Paripurna kembali digelar di DPRD DKI Jakarta. Adapun agenda rapat paripurna itu adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022.
Baca lebih lajut »