Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya Sigit K. Yunianto mendukung keputusan pemerintah kota setempat yang tidak memperpanjang ...
Jurnalis Foto mengabadikan lalu intas warga di jalan RTA Milono, usai PSBB tak perpanjang Pemkot di Palangka Raya, Senin . ANTARA/Rendhik Andika/aa. Palangka Raya - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Sigit K.
Yunianto mendukung keputusan pemerintah kota setempat yang tidak memperpanjang pembatasan sosial berskala besar . "Kami percaya kepada pemkot karena langkah telah disesuaikan dengan kondisi daerah. Hasil evaluasi pemkot tidak memperpanjang namun akan lebih fokus dan spesifik pada penanganan COVID-19," kata Sigit di Palangka Raya, Senin. Politikus PDI Perjuangan itu pun meminta Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah percaya kepada pemerintah "Kota Cantik" yang tak memperpanjang PSBB dan menggantikan dengan pembatasan skala kelurahan humanis ."Jadi, kasih kepercayaan kepada anaknya, yaitu pemkot. Kalau anaknya nangis kebentur anggaran, ya, nanti nangis kepada bapaknya . Misalnya, dana bagi hasil milik pemkot di-Pernyataan itu diungkapkan dia saat dikonfirmasi terkait dengan surat kedinasan Gubernur Kalteng kepada Wali Kota Palangka Raya tentang Evaluasi Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Surat tertanggal 23 Mei 2020 itu mencakup sejumlah poin yang salah satunya merekomendasikan Pemerintah Kota Palangka Raya melanjutkan PSBB dengan alasan masih terjadi peningkatan jumlah kasus positif COVID-19. Dikhawatirkan jika pemerintah Palangka Raya tak memperpanjang PSBB akan timbul persepsi masyarakat bahwa kasus COVID-19 sudah berakhir sehingga berpotensi menimbulkan peningkatan jumlah positif COVID-19 di kota setempat. Sebelumnya, Pemerintah Kota Palangka Raya memutuskan untuk tidak memperpanjang pelaksanaan PSBB yang berlangsung sejak Senin hingga Sabtu . "Setelah dievaluasi, PSBB diputuskan berakhir dalam satu tahapan, selanjutnya akan dilanjutkan dengan PSKH," kata Wakil Wali Kota Palangka Raya Umi Mastikah.Ia menegaskan bahwa PSBB merupakan salah satu cara cepat menekan penyebaran COVID-19. Hal ini diberlakukan untuk seluruh daerah yang telah menetapkan PSBB dengan fokus menekan penyebaran. "Namun, selama PSBB ini kami menemukan bahwa penyebaran COVID-19 ini justru terjadi di satu wilayah yang mobilitasnya tinggi, salah satunya di Pasar Besar," katanya. Untuk itu, usai berakhirnya PSBB tersebut, pemerintah "Kota Cantik" akan fokus penanganan pada wilayah-wilayah yang menjadi pusat pergerakan masyarakat, seperti kawasan pasar, kelurahan zona merah, dan posko lintas batas wilayah.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota DPRD Partai NasDem Bantu Mahasiswa Bintuni di MakassarAnggota Fraksi NasDem DPR Papua Barat ini menjalankan misi kemanusiannya di tengah wabah Covid-19 dengan memberikan 50 paket bahan pokok.
Baca lebih lajut »
DPRD Surabaya Usul ODP dan PDP Covid-19 Diberi Tanda GelangWakil Ketua DPRD Surabaya mengusulkan ODP diberi tanda gelang kuning dan PDP diberi tanda gelang merah untuk memudahkan pengawasan.
Baca lebih lajut »
DPRD Surabaya Minta Warga Diberi Tanda Khusus Covid-19Pemberian tanda tersebut bisa berupa gelang berwarna warni misalnya gelang hijau untuk orang yang sehat, kuning bagi warga berstatus ODP, dan merah untuk warga yang berstatus PDP.
Baca lebih lajut »
Gubernur Kalteng Dorong PSBB di Palangka Raya Diperpanjang |Republika OnlineRekomendasi melanjutkan PSBB, yakni kecenderungan kasus positif Covid-19 meningkat.
Baca lebih lajut »
Tak Perpanjang PSBB, Makassar Bakal Buka Mall dan Sekolah hingga Bolehkan Gelar ResepsiWali Kota Makassar Yusran Yusuf membuat perwali yang memperbolahkan mall dan sekolah kembali dibuka dan mengizinkan mengadakan resepsi.
Baca lebih lajut »
Pengusaha Kafe di Surabaya Minta Diizinkan Beroperasi Meski PSBBPengusaha kafe dan restoran mengeluh tak boleh beroperasi selama PSBB Surabaya.
Baca lebih lajut »