DPRD DKI Temukan Banyak Lansia Belum Tersentuh Bansos KLJ
Lomba HUT RI ke-77 oleh lansia di Bandung. ©2022 YouTube Fokus Indosiar/ Merdeka.commengungkapkan bantuan sosial berupa Kartu Lansia Jakarta untuk warga lanjut usia di Jakarta belum merata. Menurut Komisi E, kuota penerima KLJ yang disiapkan Dinas Sosial terlalu sedikit.
Iman menyebut ada sebanyak 1,05 juta lansia di ibu kota pada 2022. Sementara itu, mengacu pada evaluasi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2021, kuota KLJ yang disiapkan hanya diperuntukkan bagi 107.573 jiwa. Pasalnya, masih banyak lansia tidak mampu yang belum terdaftar sebagai penerima KLJ."Nama tidak terdaftar karena jatahnya kurang. Misal di Cempaka Putih Barat cuma 80 orang . Nah dibagi setiap RW 10 orang, akhirnya pilih kasih tidak bisa dapat semua," ujar Iman.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pertamina Sulawesi Upayakan Kuota BBM Subsidi Cukup hingga Akhir TahunPT Pertamina Patra Niaga mengupayakan kuota BBM bersubsidi jenis pertalite dan solar di wilayah Sulawesi Tengah cukup hingga akhir tahun 2022
Baca lebih lajut »
Warga Terdampak Banjir Rob Dapat Layanan Servis Motor GratisRADARSEMARANG.ID, Pekalongan – Warga Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, mendapat layanan servis motor gratis. Khususnya, bagi warga yang menjadi korban banjir rob. Layanan tersebut diberikan pihak SMK Muhammadiyah Pekalongan (Mudikal) bekerja sama dengan Lazismu. Ada 50 kupon servis gratis yang diberikan kepada warga. Teknisnya, pihak kelurahan melakukan survei dan memberi kuota dua kupon kepada […]
Baca lebih lajut »
Anies Hormati Proses Pemberhentiannya sebagai Gubernur DKIGubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghormati proses pemberhentiannya yang saat ini sedang berlangsung di DPRD DKI.
Baca lebih lajut »
Membongkar Asal-Usul Dana Bansos Rp24,17 Triliun Segera Disebar Pemerintah | merdeka.comMenteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati sebelumnya mengatakan, pemerintah daerah (Pemda) pun diajak untuk bantu melindungi daya beli masyarakat.
Baca lebih lajut »