DPRD DKI Sebut Jalan Berbayar Bakal Merepotkan, Biaya Perjalanan Kian Tinggi

DPRD DKI Sebut Jalan Berbayar Bakal Merepotkan, Biaya Perjalanan Kian Tinggi TempoMetro

TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta Wawan Suhawan menilai kebijakan jalan berbayar atau electronic road pricing/ERP di sejumlah ruas jalan Jakarta akan sangat merepotkan dan berdampak terhadap penghasilan masyarakat, terutama pengemudi ojek daring .'Saya pribadi jelas menolak karena ini akan memberatkan warga juga, bukan hanya teman-teman ojol,' ucap Wawan dalam keterangan tertulis, di Jakarta, Rabu, 25 Januari 2023.

Baca: Dana Hibah Tilang Elektronik Diusulkan Rp 84,9 Miliar, Dukung ETLE MobileERP dinilai bikin biaya perjalanan kian tinggiHal itu, menurut dia, warga suka tidak suka akan tetap mengakses jalan protokol di DKI, baik si kaya maupun si miskin semuanya dipaksa membayar setiap melintas. 'Jadi, ini hanya akan membuat biaya perjalanan semakin tinggi. Tentu, ini akan mempersulit bagi mereka yang mencari rezeki, khususnya mereka yang mobilitasnya tinggi,' ucapnya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

tempodotco /  🏆 12. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Rapat Bareng DPRD DKI, Polda Metro Jaya Anggap Jalan Berbayar tetap DiperlukanPolda Metro Jaya merasa kebijakan jalan berbayar elektronik (ERP) diperlukan di Jakarta untuk memaksa orang-orang beralih ke transportasi publik
Baca lebih lajut »

Ratusan Pengemudi Ojol Demo di DPRD DKI Tolak Jalan BerbayarPengemudi ojol yang tergabung dalam Perkumpulan Rakyat Pengguna Dunia Transportasi (Predator) menolak jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP).
Baca lebih lajut »

Anggota DPRD DKI dari PKS dan PDIP Janji Tolak Kebijakan Jalan Berbayar di Jakarta |Republika OnlinePada Rabu (25/1/2023), seratusan pengemudi ojol berunjuk rasa menolak jalan berbayar.
Baca lebih lajut »

Mengapa Sodetan Ciliwung tak Dieksekusi di Masa Anies, Ini Kata Anggota DPRD |Republika OnlineAnggota DPRD DKI Hasan Basri sebut penganggaran Sodetan Ciliwung ada di masa Anies.
Baca lebih lajut »

Komisi C DPRD DKI Jakarta Sebut JakPro Sudah 4 Tahun Tak Beri DividenJakPro ternyata sudah empat tahun tak memberikan keuntungan hasil kerja perusahaan atau dividen kepada pemegang saham. Salah satunya kepada Pemprov DKI Jakarta.
Baca lebih lajut »

Anggota Fraksi PKS DPRD PKS Tegaskan Tolak Rencana Penerapan ERPKetua Komisi B DPRD DKI Jakarta sekaligus anggota Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Ismail menyatakan penolakannya terhadap rencana penerapan jalan berbayar
Baca lebih lajut »