Warga yang menghuni Rumah Susun (Rusun) atau apartemen diyakini juga bakal terdampak kebijakan ini.
Karena itu, Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta Simon Lamakadu meminta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tak mempersulit warga di hunian vertikal yang mengurus pengaktifan kembali NIK mereka.
“Kami merekomendasikan agar cukup menggunakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh RT ataupun RW. Dukcapil juga perlu bekerja sama dengan pengelola untuk mendapatkan data warga yang berada di hunian vertikal dan ber-KTP DKI,” ujar Simon kepada wartawan, Minggu .Warga disebutnya kesulitan mendapatkan surat pengantar lantaran masih ada hunian vertikal yang belum mempunyai P3SRS.
“Kami merekomendasikan dibuatkan nomor tunggal saja untuk pengaduan dengan beberapa kanal yang disesuaikan dengan kebutuhan,” jelas Simon.Lebih lanjut, Simon juga mengimbau kepada para ketua Rukun Tetangga dan Rukun Warga untuk menggencarkan sosialisasi kepada warga dan melakukan pendataan agar program ini tak membawa masalah baru.
Hunian Vertikal Pemprov Dki DPRD DKI Nik Penghapusan Nik Pemprov Dki Hapus Nik Warga
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Call Center PPDB DKI Tak Bisa Dihubungi, DPRD DKI Ngomel ke Disdik: Fungsinya Apa?'...Saya coba dua-duanya ini nomornya Pak, enggak nyambung.'
Baca lebih lajut »
PDIP usulkan nama Ketua DPRD DKI maju dalam Pilgub DKI JakartaPartai PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan nama Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi maju dalam kontestasi Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta pada 27 ...
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Jakarta Semprot Disdukcapil DKI Jakarta Soal Program Tertib Administrasi KependudukanBerita DPRD DKI Jakarta Semprot Disdukcapil DKI Jakarta Soal Program Tertib Administrasi Kependudukan terbaru hari ini 2024-05-18 04:00:53 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Tampung Keluhan Penghapusan NIK, DPRD DKI Minta Aplikasi ALPUKAT BETAWI DioptimalkanAplikasi ALPUKAT BETAWI diketahui merupakan perangkat lunak yang dibuat demi membantu warga Jakarta menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD DKI Minta SKPD Ini Memperkuat Koordinasi demi Mewujudkan Program PrioritasJPNN.com : Prasetyo Edi meminta Pemprov DKI Jakarta merealisasikan program prioriotas, mengingat permasalahan yang ada di Jakarta sudah kompleks sekali.
Baca lebih lajut »
Demi Sekolahkan Anak Tidak Mampu, DPRD DKI Minta Kuota PPDB Jalur Afirmasi Ditambah Jadi 50 Persen'Masak, orang kaya masuk ke SMA gratis, orang miskin masuk sekolah swasta, bayar.'
Baca lebih lajut »