DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk mengkaji ulang soal rencana membangun Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) di dekat Skywalk Kebayoran.
JawaPos.com – DPRD DKI Jakarta meminta Dinas Bina Marga DKI Jakarta untuk mengkaji ulang soal rencana membangun Jembatan Penyeberangan Orang di dekat Skywalk Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Pasalnya, pembangunan JPO itu dianggap tak efisien.
Apalagi jika yang melatarbelakangi pembangunan JPO itu, kata Anggara, adalah karena Skywalk Kebayoran Lama berbayar. Menurutnya, hal itu hanya masalah teknis dan dapat dipisahkan. “Intinya jangan melakukan pembangunan yang tidak efisien,” ucapnya. “Pastikan pejalan kaki bisa melakukan mobilitas dengan nyaman dibanding membangun JPO yang tumpang tindih. Percuma banyak JPO tapi berjalan kaki di trotoar masih tidak nyaman,” kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI itu.
Baca juga:Tuai Protes karena Berbayar, Lewat Skywalk Kebayoran Lama Kini Gratis“Saya bangun dari sebelah kanannya koridor 8 yang ke arah perkampungan ke KCI itu,” ujar Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta Hari Nugroho kepada wartawan, Selasa .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Nasib Raperda ERP, Heru Budi: Tunggu Keputusan DPRD DKIPenjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengatakan, nasib raperda ERP menunggu keputusan DPRD DKI.
Baca lebih lajut »
Ketua DPRD Solo Benarkah Gibran Tak Berkomunikasi soal Wacana Kenaikan PBBKetua DPRD Solo Budi Prasetyo menyayangkan soal wacana kenaikan PBB tidak dikomunikasikan dengan DPRD.
Baca lebih lajut »
DPRD DKI Minta Food Station Jaga Pasokan Beras Jelang RamadhanDPRD DKI Jakarta mengingatkan PT Food Station Tjipinang Jaya untuk menjaga ketersediaan stok beras jelang Bulan Suci Ramadhan 1444 Hijriah. DPRD DKI Jakarta mengingatkan...
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Tarik Raperda Jalan Berbayar dari DPRD Usai Didemo OjolKadishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menegaskan Pemprov DKI Jakarta akan menarik rancangan peraturan daerah (raperda) soal jalan berbayar atau ERP dari DPRD DKI Jakarta
Baca lebih lajut »
Singgung Ada Mafia Beras, DPRD DKI Minta Food Station Jaga Pasokan Beras Jelang RamadanDirektur Utama PT Food Station Pamrihadi Wiraryo memastikan stok beras di gudang perusahaan dan di pasaran cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat saat ramadan.
Baca lebih lajut »
Pemprov DKI Akan Tarik Raperda ERP dari DPRD | merdeka.comPemprov DKI masih berfokus dalam penuntasan regulasi. Maka dari itu, penerapan ERP tak dilakukan dalam waktu dekat ini.,Jalan Berbayar Elektronik,Kemacetan Jakarta,Pemprov DKI,Viral Hari Ini,Jakarta
Baca lebih lajut »