Menurutnya, hal inilah yang kurang diterapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan selama menjabat sehingga ia lemah dalam hal pengawasan hukum di lapangan.
SEKRETARIS Komisi E DPRD DKI Jakarta Johnny Simanjuntak mendorong agar ada sistem pemberian 'reward and punishment' bagi ASN DKI untuk menjadi motivasi agar pengawasan PSBB Bisa ditingkatkan.
"Ya harus ada 'reward punishment'-nya. Kalau tidak, petugas itu ya ada yang termotivasi dan ada yang tidak. Pengawasan ya bisa tetap lemah seperti sekarang," kata Johnny saat dihubungi Media Indonesia, Minggu .Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta saat ini belum maksimal menggunakan metode itu untuk mengawasi kinerja ASN sekaligus dalam rangka pengawasan PSBB.
"Jadi misalnya saja jika ada penularan yang meningkat di area itu itu bisa jadi parameternya," tukasnya. Anies menurutnya tak perlu malu mencontoh ketegasan yang sudah pernah dilakukan oleh pemimpin sebelumnya. Menurutnya, ketegasan kepala daerah harus ditunjukkan dan dibuktikan agar kebijakan daerah bisa dilakukan tepat sasaran dan tercapai.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wagub DKI Minta Atur Lebih Ketat Terkait Jam Masuk Kantor |Republika OnlineMuncul klaster perkantoran yang membuat positif Covid-19 di Jakarta meningkat.
Baca lebih lajut »
Anggota DPRD: Harus Ada Alat Pelindung Diri untuk PPSU |Republika OnlineDPRD akan mendorong Pemprov DKI untuk berikan jaminan keselamatan untuk petugas PPSU.
Baca lebih lajut »
Bertemu Anggota Fraksi PDI-P DPRD Solo, Gibran: Tak Sabar Pengin Turun ke MasyarakatBakal calon Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, mengaku sudah tidak sabar kembali blusukan untuk menyerap aspirasi warga.
Baca lebih lajut »
Achmad Purnomo Positif Covid, Pemkot Hingga DPRD Solo Tes PCRPemerintah Kota Solo akan menggelar tes swab kepada pejabat dan jajaran Pemkot serta DPRD hingga jurnalis usai Wakil Wali Kota Achmad Purnomo positif Covid-19.
Baca lebih lajut »