Anggota DPRD Nusa Tenggara Barat (NTB) Akhdiansyah mendesak Gubernur Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur Sitti Rohmi Djalilah untuk membuat program ...
Kalau ini tidak bisa terlihat, saya pesimis penurunan angka kemiskinan ekstrem nol persen itu bisa tercapai.
"Harus ada inovasi, dalam artian yang lebih konkret. Kalau ini tidak bisa terlihat, saya pesimis penurunan angka kemiskinan ekstrem nol persen itu bisa tercapai," kata Akhdiansyah, di Mataram, Rabu. Anggota DPRD NTB dari Daerah Pemilihan VI Kabupaten Dompu, Bima, dan Kota Bima ini menyatakan, jika merujuk postur APBD NTB Tahun 2023, lebih banyak difokuskan untuk membayar utang. Jumlah itu belum ditambah untuk membayar tenaga kontrak yang totalnya mencapai Rp400 miliar lebih.Oleh karena itu, dia menyarankan kepada Pemerintah Provinsi NTB untuk memulai dengan program yang menyentuh pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Karena, jika melihat dalam visi misi program RPJMD Zul-Rohmi lompatannya cukup jauh. Hanya saja itu pada soal industrialisasi. Tetapi pada program pemenuhan hak dasar masyarakat tidak terpenuhi. Ia menjelaskan Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 untuk menghapus kemiskinan ekstrem di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di NTB di tahun 2024.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Banyak Anggota DPRD Depok Absen di Paripurna, Pengamat: Potret Rendahnya Integritas DewanUbedilah Badrun sebut fenomena banyaknya anggota dewan yang tidak hadir dalam paripurna, menunjukan rendahnya integritas para anggota DPRD Kota Depok.
Baca lebih lajut »
Penjelasan BKD Ihwal Banyaknya Anggota DPRD Kota Depok yang Absen di Sidang ParipurnaBKD DPRD Kota Depok menyebut jumlah keseluruhan yang hadir dalam paripurna yakni 40 orang, 20 di antaranya tatap muka dan 20 lainnya secara virtual.
Baca lebih lajut »
Saktinya Perppu Cipta Kerja: Bisa Sanksi Kepala Daerah dan Anggota DPRDPeraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 bukan hanya mengatur pengusaha dan buruh, namun juga penyelenggara pemerintah di tingkat daerah. Peraturan...
Baca lebih lajut »
Hengkang dari Demokrat, Pakde Karwo Kini Jadi Elite Partai Golkar - JawaPos.comMantan Gubernur Jawa Timur yang juga Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Soekarwo hengkang dari Partai Demokrat.
Baca lebih lajut »
Article headlineGELORA.CO -Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD DKI Jakarta Mujiyono angkat bicara soal tudingan dari mantan Anggota Tim Gubernur untuk ...
Baca lebih lajut »
Aremania Desak DPRD Kota Malang Suarakan Pembentukan Pansus di PusatTujuannya adalah untuk mencari keadilan bagi 135 korban meninggal dunia dan 600 lebih suporter yang terluka.
Baca lebih lajut »