Politik legislasi DPR dan pemerintah mengutamakan kualitas daripada kuantitas UU
"Politik legislasi DPR RI dan pemerintah mengutamakan kualitas daripada kuantitas undang-undang tersebut," ujar Puan dalam pidatonya di Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2022-2023, Selasa .
DPR, jelas Puan, dipastikan memenuhi prinsip transparansi publik dalam pembentukan dan pembahasan undang-undang. Harapannya, undang-undang yang dihasilkan akan memiliki keselarasan dengan Undang Undang Dasar 1945. Sebanyak 11 alat kelengkapan dewan DPR telah menyelesaikan pembahasan dari 43 undang-undang. Terdiri dari Komisi I , Komisi II , Komisi III , Komisi V , Komisi VI , dan Komisi VII .
Kendati demikian, ia mengatakan bahwa kinerja legislasi DPR yang dilihat dari jumlah undang-undang yang dihasilkan adalah persepsi yang keliru. Pasalnya, target berdasarkan sesuatu yang bersifat kuantitatif hanya akan memunculkan sikap kejar target yang mendiskreditkan kualitas dari produk hukum yang dihasilkan.
Adapun Baleg, tegas Willy, terus memprioritaskan kualitas dalam membahas sebuah RUU. Keterbukaan dan transparansi kepada publik menjadi salah satu komitmen pihaknya dalam setiap pembahasannya. Selanjutnya, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah, RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, dan RUU tentang Pembentukan Provinsi Papua Pegunungan, dan RUU tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi. Terakhir adalah RUU tentang Pemasyarakatan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi III DPR Rapat dengan LPSK, Komnas HAM, dan Kompolnas untuk Kasus Pembunuhan oleh Ferdy SamboPertemuan antara Komisi III DPR dengan LPSK, Komnas HAM dan Kompolnas menurut rencana akan...
Baca lebih lajut »
Gelar Rapat dengan Kompolnas, Komnas HAM, LPSK, Komisi III DPR: Demi Percepat Pengusutan Kematian Brigadir JKomisi III DPR RI akan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK.
Baca lebih lajut »
Hari Ini, DPR Gelar Rapat dengan Komnas HAM hingga Kompolnas Bahas Kasus Brigadir JSelain Komnas HAM, Komisi III DPR RI juga memanggil Lembaga Perlindungan Saksi Korban (LPSK), dan Kompolnas.
Baca lebih lajut »
DPR Akan Bahas Secara Khusus Terkait Kasus Pelecehan Seksual UNRIDPR berencana akan menindak lanjuti desakan mahasiswa untuk memberikan sanksi kepada pelaku Dekan FISIP UNRI, Syafri Harto.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Puji Ketegasan Kapolri Copot Polisi yang Terlibat Praktik Ilegal“DPR RI mendukung upaya tegas yang dilakukan Kapolri terkait praktik-praktik ilegal, termasuk bila terjadi di tubuh Polri sendiri,” tutur Puan
Baca lebih lajut »
Jadi Tersangka, DPR: Putri Candrawathi Pasti Akan DitahanDPR menyatakan, istri Irjen Ferdy Sambo, Putri Candrawathi akan segera ditahan pasca ditetapkan menjadi tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J
Baca lebih lajut »