Penerapan hukuman kerja sosial dapat menjadi alternatif yang efektif untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi No 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus ambang batas pencalonan presiden menjadi momentum tepat untuk memperbaiki sistem pemilu“Koordinasi antar-aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, diperlukan untuk mencari pendekatan yang lebih efektif dalam menangani kasus narkoba.
TERUS perkuat kolaborasi antarinstitusi dalam membangun sistem pencegahan tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan yang efektif, sebagai bagian dari proses pembangunan SDM. Pada pemilihan presiden berikutnya, partai politik maupun gabungan partai politik tidak lagi dibatasi dengan ambang batas perolehan minimal suara maupun kursi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Gerindra Sebut PPN 12 Persen Usul PDIP, Deddy Sitorus: Usul Pemerintahan JokowiMenjelang pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 12 persen pada 1 Januari 2025 mendatang, Partai Gerindra dan PDI Perjuangan saling berkomentar.
Baca lebih lajut »
Hukuman Korupsi: Dari Vonis Ringan hingga Hukuman MatiArtikel ini membahas tentang hukuman korupsi di berbagai negara, mulai dari vonis ringan hingga hukuman mati. Di beberapa negara, hukuman bagi koruptor sangat berat dan menargetkan kerugian negara yang besar.
Baca lebih lajut »
Warga Korea Utara Diberikan Hukuman Kerja Paksa Setelah BerceraiWarga Korea Utara yang mengajukan perceraian dihadapkan pada hukuman berat berupa pengasingan di kamp kerja paksa. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk menekan perceraian dan menjaga stabilitas sosial di Korea Utara.
Baca lebih lajut »
Pasangan Bercerai di Korea Utara Dibatasi Hukuman Kerja PaksaSebuah laporan terbaru mengungkapkan bahwa pasangan yang bercerai di Korea Utara menghadapi hukuman kerja paksa di kamp militer. Dua pihak yang bercerai kini dikirim ke kamp, berbeda dengan tahun sebelumnya yang hanya menargetkan satu pihak.
Baca lebih lajut »
DPR Usul SIM Berlaku Seumur Hidup, Apa Saja Konsekuensinya?DPR mengusulkan SIM, STNK, dan TNKB berlaku seumur hidup. Apa saja konsekuensinya jika hal itu diterapkan?
Baca lebih lajut »
Alasan Wakil Ketua Komisi II DPR Usul Pemilu Dibagi dalam Tiga BabakBerbagai kalangan meyakini penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Pilkada 2024 pada tahun yang sama menjadi salah satu penyebab turunnya partisipasi pemilih.
Baca lebih lajut »