Pemerintah dan Baleg DPR sepakat membatalkan ketentuan tentang bolehnya pemerintah provinsi Jakarta mendapat seluruh data perpajakan dari Kementerian Keuangan.
- Pemerintah dan Badan Legislasi DPR sepakat membatalkan ketentuan tentang bolehnya pemerintah provinsi Jakarta mendapat seluruh data perpajakan dari Kementerian Keuangan, saat rapat daftar inventarisasi masalah Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta .
"Yang dikhawatirkan kalau ada rekonsiliasi bisa memiliki data orang perorang dan itu yang enggak boleh. Justru karena itu yang dimaksud tetap gelondongannya itu setiap saat boleh, oleh karena itu dengan rumusan pemerintah kita bisa terima, setuju yah," tegas Supratman di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin .
"Walaupun Jakarta tidak punya data valid, dia tahu ada hal tertentu yang dipahami kemudian dia menyampaikan oke datanya dari sana tapi kita perlu akses dong," ucap Sylviana.Merespons pertentangan itu, pemerintah pusat yang diwakili Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Rionald Silaban mengatakan, kalau ada tambahan ketentuan bisanya pemrov mendapatkan akses perpajakan dalam RUU DKJ, berpotensi melanggar ketentuan kerahasiaan dalam UU Perpajakan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Muhammadiyah Usul Sidang Isbat Dihapus, PBNU: Dulu Mereka yang Usul DiadakanSidang isbat untuk menentukan awal Ramadan dan Syawal tetap perlu diadakan. Tidak mudah untuk menghapus rutinitas yang selalu digelar pemerintah
Baca lebih lajut »
Bandingkan dengan Yogyakarta, Pakar Usul RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Tak Lewat PilkadaBerita Bandingkan dengan Yogyakarta, Pakar Usul RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Tak Lewat Pilkada terbaru hari ini 2024-03-12 20:42:01 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
Gerindra Usul Sukabumi Masuk Kawasan Aglomerasi JakartaBerita Gerindra Usul Sukabumi Masuk Kawasan Aglomerasi Jakarta terbaru hari ini 2024-03-14 17:05:38 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
PKS Usul Walikota di Jakarta juga Dipilih Lewat PilkadaUsai Jakarta melepas status Ibukota Negara, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, mengusulkan agar masyarakat juga bisa menyalurkan haknya untuk
Baca lebih lajut »
Tak Cuma IKN dan Jakarta, Legislator PKS Usul 3 Ibu Kota RIAnggota Baleg DPR dari Fraksi PKS mengusulkan ibu kota di RI dibagi menjadi tiga. Simak penjelasannya!
Baca lebih lajut »
Bahas RUU DKJ, Anggota Fraksi Golkar Usul Kendaraan Usia 10 Tahun Lebih Dilarang Masuk JakartaAnggota Fraksi Golkar Supriansa mengusulkan agar kendaraan tua berusia di atas 10 tahun dilarang masuk wilayah Jakarta. Dia ingin aturan itu dimasukkan dalam RUU DKJ.
Baca lebih lajut »