Anggota DPR dari Fraksi PPP Arsul Sani menyatakan DPR tak akan menanggapi permintaan Denny Indrayana soal pemakzulan Jokowi
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Anggota DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan Arsul Sani menyatakan DPR tak akan menanggapi permintaan Denny Indrayana terkait pemakzulan Presiden Joko Widodo .
Dia menjelaskan, mantan Wamenkumham era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu merupakan sosok yang mewakili kelompok politik tertentu. Menurutnya, para politisi paham posisi politik Denny. Sebelumnya, Denny Indrayana menyampaikan surat terbuka kepada Pimpinan DPR RI untuk memulai proses impeachment Presiden Jokowi.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Denny Indrayana Kirim Surat Terbuka ke DPR, Minta Jokowi DimakzulkanDenny Indrayana menirim surat terbuka ke DPR untuk memulai proses impeachment (pemakzulan) Presiden Jokowi karena diduga telah melakukan pelanggaran konstitusi
Baca lebih lajut »
Sindir PSI Sekoci Jokowi, Denny Indrayana 'Bocorkan' soal Gibran Maju Pilpres 2024Denny Indrayana singgung langkah PSI yang gugat batas umur usia capres dan cawapres dalam UU Pemilu ke MK. PSI ingin usia minimal 35, bukan 40 seperti dalam UU sekarang.
Baca lebih lajut »
Mahfud Md Minta Tolong ke Denny Indrayana: Jangan Anies Gagal Nyapres Tuduh Pemerintahan JokowiMenteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud Md berpesan kepada Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM, Denny Indrayana untuk menjaga Anies Baswedan hingga maju menjadi calon presiden 2024.
Baca lebih lajut »
Denny Indrayana Sebut Jokowi Diduga Halangi Anies Baswedan Maju Pilpres 2024Denny menduga, kepala negara tengah mengatur desain Pilpres 2024 hanya dua pasangan calon saja dan menjegal Anies Baswedan maju dalam kontestasi tersebut.
Baca lebih lajut »
Denny Indrayana: Presiden Jokowi Layak Dimakzulkan karena Sikapnya Tidak NetralMantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkum HAM) Denny Indrayana meminta Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menggunakan hak angketnya untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca lebih lajut »