Negara perlu memperbaiki sistem distribusi dan pengadaan obat dengan mengurangi jalur birokrasi yang tidak perlu dan memastikan semua proses berjalan secara transparan.
Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Muchamad Nabil Haroen mengatakan bahwa intervensi negara melalui sejumlah langkah diperlukan untuk menekan mahalnya harga obat di Indonesia dibandingkan dengan Malaysia.
Selain itu, Nabil Haroen juga menyebut diperlukan regulasi yang lebih ketat terkait harga obat dan pengawasan terhadap pelaksanaannya agar tidak ada pihak yang mengambil keuntungan berlebihan dari harga obat yang tinggi. “Dua minggu ke depan akan ada rapat lanjutan untuk membahas hasil kajian mendalam dari berbagai kementerian dan lembaga terkait. Kami berharap dari rapat ini akan lahir kebijakan yang konkret dan efektif untuk menurunkan harga obat di Indonesia,” katanya.3 FaktorLebih lanjut, ia mengatakan, setidaknya ada tiga faktor yang menyebabkan harga obat di Indonesia lebih mahal dibandingkan dengan harga di negara tetangga.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota DPR: Perlu intervensi negara tekan mahalnya harga obatAnggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Muchamad Nabil Haroen mengatakan bahwa intervensi negara melalui sejumlah langkah diperlukan untuk menekan ...
Baca lebih lajut »
Ketua Fraksi PKS Serukan Negara di Dunia Bersatu Mewujudkan Kemerdekaan PalestinaJPNN.com : Fraksi PKS DPR RI menyerukan negara-negara di dunia agar bersatu mewujudkan kemerdekaan Palestina.
Baca lebih lajut »
Fragmentasi Geopolitik Picu Guncangan pada Ekonomi GlobalFragmentasi akibat persaingan geopolitik negara adidaya dan negara-negara maju mengancam ekonomi global.
Baca lebih lajut »
Lima Negara Pendiri ASEAN adalah yang Menghadiri Deklarasi Bangkok, Siapa dari RI?Lima negara pendiri ASEAN adalah negara-negara yang menghadiri Deklarasi Bangkok kala itu.
Baca lebih lajut »
DPR soroti Program Indonesia Pintar yang belum optimal di daerah 3TAnggota Komisi X DPR RI Andreas Hugo Pareira mendorong pemerintah segera mengatasi persoalan implementasi Program Indonesia Pintar (PIP) yang belum optimal di ...
Baca lebih lajut »
DPR Soroti Temuan BPK soal Kasus Penyewaan Gedung oleh OJKOJK dapat menempuh jalur hukum melalui aparat penegak hukum agar masalah penyewaan gedung tidak berlarut-larut.
Baca lebih lajut »