Komisi II DPR akan menyusun draf omnibus law RUU Politik tahun ini. Komisi II saat ini sedang mendengarkan masukan informal dari masyarakat sebelum membuka forum resmi pasca 20 Januari 2025.
Dewan Perwakilan Rakyat ( DPR ) akan mulai menyusun draf omnibus law Rancangan Undang-Undang (RUU) Politik tahun ini. Komisi II saat ini sedang berada di tahap mendengarkan masukan secara informal dari masyarakat, dan akan menentukan agenda usai reses DPR yang berlangsung sampai 20 Januari 2025.
Ketua Komisi II DPR Rifqinizamy Karsayuda mengatakan komisi tersebut tidak hanya menerima masukan dari organisasi nonpemerintah atau non-governmental organization (NGO), tetapi juga dari pengamat politik dan akademisi. Namun, forum formal untuk mendengarkan saran dari masyarakat baru akan dibuka setelah 20 Januari 2025. “Prinsipnya kita menerima seluruh masukan, bukan hanya dari social society atau NGO, tetapi juga dari political society, academic society, semua kita dengarkan. Namun secara resmi forum itu baru akan kita gelar nanti pasca 20 Januari 2025,” kata Rifqi kepada Tempo, Kamis, 2 Januari 2025. Wakil Ketua Komisi II dari Fraksi Demokrat, Dede Yusuf, mengatakan ia sudah melakukan diskusi dengan mantan penyelenggara hingga pengamat pemilu. Saat diskusi tentang revisi UU Pemilu di Cibinong pada 24 November 2024, ia sempat berbicara dengan Direktur Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Ray Rangkuti, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jerry Sumampouw, pengamat politik dari Lembaga Studi Visi Nusantara (VINUS) Yusfitriadi, dan Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus. Dede tidak mengungkap tentang apakah perubahan sistem pemilihan kepala daerah akan masuk ke dalam omnibus law RUU Politik. Ia mengatakan Komisi II terbuka terhadap semua peluang, termasuk dari Presiden Prabowo Subianto. Sebelumnya, usulan kepala daerah dipilih oleh DPRD sempat dilontarkan Prabowo. Ia beralasan pilkada menelan biaya mahal jika memakai sistem pemilihan langsung seperti saat in
OMNIBUS LAW RUU POLITIK DPR KOMISI II PEMILU
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Respons Komisi XIII DPR dan Komnas HAM atas Komitmen Pemerintah Bahas RUU KKR BaruKomnas HAM menyatakan siap membantu pemerintah menyusun kembali RUU KKR. Komnas HAM akan berpartisipasi aktif bila dibutuhkan.
Baca lebih lajut »
Ide Presiden bakal jadi acuan bahas RUU Pilkada oleh Komisi II DPRWakil Ketua Komisi II DPR RI Dede Yusuf mengatakan ide dari Presiden Prabowo Subianto yang menginginkan adanya perbaikan sistem pemilu akan menjadi acuan ...
Baca lebih lajut »
DPR Mulai Susun Draf Omnibus Law RUU Politik Tahun DepanKomisi II DPR kan menghimpun pengaturan tentang pemilu, pilkada dan partai politik dalam satu paket undang-undang.
Baca lebih lajut »
Pengamat: Persetujuan RUU Perampasan Aset butuh keberanian politik DPRPengamat Hukum dan Pembangunan Universitas Airlangga, Hardjuno Wiwoho menilai persetujuan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset ...
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR tunggu kemauan politik Presiden cabut moratorium DOBKomisi II DPR RI menunggu political will atau kemauan politik Presiden Prabowo Subianto terkait pencabutan moratorium pemekaran daerah atau pembentukan daerah ...
Baca lebih lajut »
Bukan Sekedar Omon-omon, Persetujuan RUU Perampasan Aset Butuh Keberanian Politik DPR'Kami terus mendorong political will DPR agar segera menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset tersebut menjadi UU,'
Baca lebih lajut »