Puan menegaskan, DPR RI concern terhadap penataan sistem hukum Indonesia.
RAPAT Paripurna DPR RI hari ini, Selasa , menyetujui 8 Rancangan Undang-Undang menjadi Undang-Undang . Ketua DPR RI Dr Puan Maharani mengatakan pihaknya terus berkomitmen menjalankan fungsi dan kewenangannya dalam bidang legislasi sekalipun dalam kondisi pandemi Covid-19.
Tujuh dari delapan RUU yang disetujui DPR adalah RUU terkait Provinsi. “Terutama memberikan landasan hukum yang kuat bagi provinsi-provinsi agar sesuai dengan UUD 1945 karena sebelumnya pembentukan provinsi di Indonesia masih berdasarkan pada UUDS tahun 1950 yang sudah tidak cocok dengan konsep otonomi daerah saat ini,” jelasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Komisi I DPR Setujui Reaktivasi Hubungan Diplomatik RI - Sudan SelatanMenlu Retno menjelaskan pembukaan hubungan diplomatik dengan Sudan Selatan juga meningkatkan postur diplomasi Indonesia di kawasan Afrika.
Baca lebih lajut »
Paripurna DPR setujui tujuh RUU provinsi menjadi undang-undangDPR RI menyetujui pengesahan tujuh RUU menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-15 Masa Persidangan III Tahun sidang 2021-2022. Apa saja ketujuh RUU tersebut?
Baca lebih lajut »
DPR Setujui RUU Keolahragaan Menjadi Undang-Undang | Kabar24 - Bisnis.comDPR RI mengesahkan rancangan undang-undang (RUU) keolahragaan menjadi undang-undang.
Baca lebih lajut »
Paripurna DPR RI Setujui Tujuh RUU Provinsi Menjadi Undang-UndangDPR memandang perlu menata kembali dasar hukum pembentukan provinsi di Indonesia
Baca lebih lajut »
Rapat Baleg DPR Dibatalkan, Anggota Dewan Sebut DPR Tidak AmanSejumlah rapat di Badan Legislasi (Baleg) DPR harus dibatalkan karena ruang rapat harus disterilisasi lantaran sejumlah anggota dewan dan staf di Baleg DPR terpapar...
Baca lebih lajut »
Minta Pemerintah Tinjau Ulang Kebijakan JHT, Puan Maharani: Kurang Sosialisasi & Tidak SensitifPuan menegaskan, JHT merupakan hak pekerja yang diperoleh dari pemotongan gaji para pekerja, bukan dana yang diberikan oleh pemerintah.
Baca lebih lajut »