Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska mengatakan RUU POM diharapkan dapat memperkuat lembaga BPOM selaku otoritas pengawasan Obat dan Makanan.
ANGGOTA Komisi IX DPR RI Darul Siska mengatakan Rancangan Undang-Undang Pengawasan Obat dan Makanan diharapkan dapat memperkuat lembaga BPOM selaku otoritas pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, RUU POM bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan obat dan menjaga agar obat yang dikonsumsi berkhasiat.
Politikus Fraksi Partai Golkar ini mengakui masih banyak celah dalam pengawasan obat dan makanan. Salah satunya tidak ada keharusan Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau BPOM untuk melakukan pengujian terhadap obat-obatan yang sudah melalui pengujian mandiri oleh produsen obat. Nantinya, hasil uji mandiri itu dilaporkan ke BPOM.
"Nah memang kalau RUU BPOM ini bisa kita selesaikan, sebetulnya kita boleh saja mengatur lebih lengkap, lebih banyak, lebih detail dari segi aturan-aturan yang sudah ada sekarang. Kita berharap, dengan adanya RUU ini, tentu Badan Pengawasan Obat Dan Makanan punya payung hukum yang lebih kuat dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Lusa, DPR Akan Sahkan Provinsi Papua Barat DayaRUU Papua Barat Daya akan disahkan dalam rapat paripurna DPR pada Kamis (17/11/2022).
Baca lebih lajut »
RUU DOB Papua Barat Daya Sepakat Dibawa ke Rapat Paripurna DPRPemerintah melalui Kemendagri dan DPR RI sepakat akan membawa RUU DOB Papua Barat Daya pada Rapat Paripurna DPR RI
Baca lebih lajut »
DPR Sahkan RUU Papua Barat Daya Kamis Lusa | merdeka.comPengesahan RUU pembentukan daerah otonomi baru Papua yang keempat ini akan dilakukan pada rapat paripurna Kamis, 17 November mendatang.
Baca lebih lajut »
Rapat Pembahasan RUU Penyadapan di DPR Digelar Tertutup'Perkenankan kami membuka rapat dengar pendapat ini dengan saya nyatakan rapat dinyatakan tertutup untuk umum,' ujar Saleh.
Baca lebih lajut »
DPR Akan Sahkan RUU Provinsi Papua Barat Daya Jadi Undang-UndangDPR akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya menjadi undang-undang (UU).
Baca lebih lajut »
Sambangi Fraksi PKS DPR, Forkopi: RUU P2SK Mencederai Jati Diri Koperasi di IndonesiaSejumlah pasal di dalam Rancangan Undang-Undang Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU P2SK) mendapatkan penolakan keras dari Forkopi.
Baca lebih lajut »