DPR Sebut Pengerahan TNI untuk Urusan Penggusuran Melanggar UU

Indonesia Berita Berita

DPR Sebut Pengerahan TNI untuk Urusan Penggusuran Melanggar UU
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 VIVAcoid
  • ⏱ Reading Time:
  • 36 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 18%
  • Publisher: 90%

Ribuan warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau, terlibat bentrok dengan aparat TNI-Polri yang mengamankan pengukuran lahan untuk pengembangan kawasan industri.

Akibat bentrokan tersebut, puluhan orang menjadi korban tindakan kekerasan yang dilakukan oleh aparat TNI-Polri.RI Fraksi PKS Sukamta menyatakan keterlibatan TNI dalam penggusuran lahan tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi TNI dalam UU TNI."Tindakan represif terhadap rakyat yang dilakukan oleh TNI-Polri tidak dibenarkan secara aturan undang-undang. Apalagi tindakan yang dilakukan menyebabkan korban anak-anak," kata Sukamta, Senin, 11 September 2023.

Sukamta menekankan, TNI-Polri merupakan pengayom dan pelindung rakyat. Posisi TNI-Polri jika ada perusahaan yang menggusur tanah rakyat seharusnya menjadi mediator kedua belah pihak.Anggota Komisi I DPR ini kemudian menjelaskan bagaimana Tupoksi TNI sesuai Undang-Undang. Menurutnya, tugas TNI sesuai Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI bertugas untuk menjaga kedaulatan negara, bukan mengurusi penggusuran lahan.Bahkan, tegas Sukamta, merujuk Pasal 33 ayat UU Penanganan Konflik Sosial, pemerintah daerah wajib mengajukan permohonan bantuan terlebih dahulu untuk mengerahkan aparat TNI kepada Presiden RI, yang sebelumnya telah menetapkan status keadaan konflik sosial di daerah tersebut.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

VIVAcoid /  🏆 3. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Pengerahan TNI di Pulau Rempang Batam, PKS: Tidak Dibenarkan Secara AturanPengerahan TNI di Pulau Rempang Batam, PKS: Tidak Dibenarkan Secara Aturan“Posisi TNI-Polri jika ada perusahaan yang menggusur tanah rakyat seharusnya menjadi mediator kedua belah pihak,” Anggota DPR RI Fraksi PKS Sukamta.
Baca lebih lajut »

Pakar Hukum Fahri Bachmid Minta Kampus Harus Jadi Laboratorium PengetahuanPakar Hukum Fahri Bachmid Minta Kampus Harus Jadi Laboratorium PengetahuanPakar Hukum Tata Negara dan Konstitusi Fahri Bachmid sebut kampus sebagai laboratorium pengetahuan serta intelektual
Baca lebih lajut »

Pilpres RI Dipantau AS, Nama Prabowo Disebut-sebutPilpres RI Dipantau AS, Nama Prabowo Disebut-sebutAmerika Serikat (AS) diam-diam memantau Pilpres RI 2024, nama Prabowo disebut-sebut
Baca lebih lajut »

Panglima TNI: Sidang Militer Paspampres Bunuh Warga Aceh Digelar TerbukaPanglima TNI: Sidang Militer Paspampres Bunuh Warga Aceh Digelar TerbukaPanglima TNI Laksamana Yudo Margono memastikan tidak ada impunitas dalam peristiwa yang menimpa pemuda asal Aceh yang meninggal akibat penyiksaan oleh anggota Paspampres.
Baca lebih lajut »

Sengketa Tanah Leluhur dan Rampasan Perang Warga Majalengka Vs TNI AUSengketa Tanah Leluhur dan Rampasan Perang Warga Majalengka Vs TNI AUHari Gotong Rumah digelar setiap tahun untuk merekonstruksi peristiwa saat masyarakat adat di Desa Wates mengungsi pada masa penjajahan Jepang pada 1942.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-28 18:56:25