Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Daulay menilai, kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang kedua kalinya diyakini bakal dibatalkan...
Menurut dia, masyarakat tetap saja memiliki peluang untuk menggugat kenaikan iuran BPJS Kesehatan itu ke Mahkamah Agung."Berkaca pada gugatan sebelumnya, potensi mereka menang sangat tinggi. Semestinya, hal ini juga sudah dipikirkan oleh pemerintah," ujar Wakil Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional ini.Sekadar diketahui, MA pada beberapa bulan sebelumnya mengabulkan judicial review Perpres Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan yang diteken Presiden Jokowi pada 24 Oktober 2019.
Adapun gugatan atau judicial review saat itu diajukan oleh Komunitas Pasien Cuci Darah yang keberatan dengan kenaikan iuran BPJS Kesehatan. “Kan repot sekali urusannya. Dinaikkan, lalu digugat. Gugatan menang, ganti perpres dan naikkan lagi. Nanti digugat lagi, mungkin menang. Lalu pemerintah ganti perpres, iuran dinaikkan lagi,” ujar Saleh, mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah ini. Saleh memahami negara tidak memiliki anggaran yang banyak.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Airlangga: Kenaikan Iuran BPJS Untuk Menjaga Operasional |Republika OnlinePemerintah menjelaskan ada kelompok yang disubsidi dan ada yang bayar iuran BPJS.
Baca lebih lajut »
Iuran BPJS Naik Mulai Juli, BPJS Watch: Memberatkan MasyarakatKoordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menilai bahwa aturan ini akan memberatkan masyarakat karena terdapat kenaikan iuran dan subsidi yang berpotensi salah sasaran.
Baca lebih lajut »
BPJS Watch Sebut Perpres 64 Tahun 2020 Memberatkan MasyarakatPeserta mandiri adalah kelompok masyakarat pekerja informal yang sangat terdampak Covid-19 tetapi pemerintah menaikkan lagi...
Baca lebih lajut »
Di Hadapan DPR, Sri Mulyani Sebut Jumlah Korban Covid-19 Masih tinggi : Okezone EconomyMenkeu Sri Mulyani menyebut penyebaran pandemi virus corona atau Covid19 menyebabkan kepanikan yang cukup tinggi di sektor keuangan - Fiskal & Moneter - okezone economy
Baca lebih lajut »
DPR akan sahkan Perppu penanganan virus corona, pegiat antikorupsi sebut 'imunitas absolut penguasa'Perppu penanganan virus corona rencananya akan disahkan menjadi UU oleh DPR, hari ini. Namun, pegiat antikorupsi menyebut Pasal 27 dalam Perppu memberikan imunitas atau kekebalan hukum luar biasa kepada aparat pemerintah dalam menggunakan uang negara.
Baca lebih lajut »