Bambang mengatakan Soesatyo, selama masa bakti periode tahun 2014-2019, DPR mengesahkan 91 RUU menjadi UU.
- Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna terakhir masa persidangan I Tahun 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin .Bambang Soesatyo dan didampingi empat wakil ketua DPR Fadli Zon, Fahri Hamzah, Agus Hermanto dan Utut Adianto.
"Sampai tanggal 29 September 2019, DPR telah menyelesaikan 91 RUU yang terdiri atas 36 RUU dari daftar Prolegnas 2015-2019 dan 55 RUU Kumulatif Terbuka," kata Bamsoet dalam Rapat Paripurna, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin .
Kemudian, RUU tentang Pekerja Sosial, RUU tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. RUU tentang Sumber Daya Air; RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Periode 2014-2019 Selesaikan 91 UUEmpat RUU yang telah selesai dibahas dilimpahkan kepada DPR mendatang.
Baca lebih lajut »
Masa Jabatan Berakhir, DPR 2014-2019 Hasilkan 91 RUUDPR periode 2014-2019 telah menghasilkan 91 rancangan undang-undang (RUU).
Baca lebih lajut »
DPR selesaikan 91 RUU jadi UUDPR periode 2014-2019 berhasil menyelesaikan pembahasan 91 RUU dan menyetujuinya menjadi UU serta menunda empat RUU yang telah selesai dibahas.\r\n\r\nKetua DPR, ...
Baca lebih lajut »
Bamsoet Klaim DPR Tuntaskan 91 RUU Selama 5 Tahun BekerjaKetua DPR RI Bambang Soesatyo mengklaim DPR periode 2019-2019 menyelesaikan 91 RUU, sementara Formappi menyebut DPR cuma sahkan 84 RUU.
Baca lebih lajut »
Jejak Para Anggota DPR 2014-2019 yang Terjerat Kasus KorupsiMasa kerja para anggota DPR periode 2014-2019 akan segera habis. Berikut daftar anggota DPR 2014-2019 yang terjerat kasus korupsi: AnggotaDPR Korupsi
Baca lebih lajut »