There should be no reason to be satisfied when only 27 of the 259 Prolegnas bills have been completed by the DPR in five years.
Please note that this article was automatically translated using Microsoft Azure AI, Open AI, and Google Translation AI. We cannot ensure that the entire content is translated accurately. If you spot any errors or inconsistencies, contact us atMembers of Parliament attend a plenary session with an agenda for factions to express their views on the revision of four draft laws at the Parliament Complex in Senayan, Jakarta on Tuesday .
"If you want to see the performance of the DPR quantitatively, then there should be no reason to be satisfied with the DPR. Imagine, only about 27 out of 259 Prolegnas Bill that could be completed by the DPR now, for almost five years. That is a very minimal achievement," said Lucius when contacted from Jakarta, on Friday .
"This means, for the public, the DPR is not doing anything, the DPR is not making noise, the DPR is not corrupt, which is good. Even though this is because the DPR is not open enough to convey information to the public. Socialization and accountability for what is done is minimal."That helps the image of the DPR in the eyes of the public because the public is not aware enough of the real information from the DPR," he said.
When the Good Image of the Corruption Eradication Commission Increases, but is the Lowest Among State Institutions
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Bambang Pacul Curhat 'Raksasa' DPR Nangis Tak Lolos DPR di Pemilu 2024Ketua Komisi III DPR RI mengungkap hampir setengah atau 21 dari total 54 anggota Komisinya gagal kembali terpilih lewat Pemilu 2024.
Baca lebih lajut »
Puan Maharani Pimpin Rapat Paripurna DPR RI Ke-19, Dihadiri 297 dari 575 Anggota DPRDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024.
Baca lebih lajut »
Geram Pelat Dinas DPR Dipalsukan, Wakil Ketua Komisi III DPR: Merugikan Semua PihakKomisi III DPR menyoroti kasus pemalsuan pelat dinas khusus dan Kartu Tanda Anggota (KTA) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Baca lebih lajut »
Rapat Paripurna DPR ke-18 Dihadiri 290 dari 575 Anggota DPRRapat kali ini membahas soal Rancangan Undang-Undang RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU No24 Tahun 2024 tentang Tentara Nasional Indonesia
Baca lebih lajut »
DPR Aceh Janji Tindaklanjuti Penolakan RUU Penyiaran ke DPR RIDewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh akan menindaklanjuti sejumlah tuntutan wartawan yang menolak revisi Undang-undang (UU) Penyiaran ke DPR RI. Saya
Baca lebih lajut »
Wujudkan Good Governance, DPR RI Desain Ulang Laman Resminya Jadi Lebih Ramah DisabilitasGuna mempercepat terwujudnya good governance, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) memberikan dukungan kepada Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI untuk melakukan upaya re-desain pada laman resminya agar lebih ramah disabilitas.
Baca lebih lajut »