DPR RI dan Pemerintah Mulai Membahas Revisi RUU KSDAHE

Indonesia Berita Berita

DPR RI dan Pemerintah Mulai Membahas Revisi RUU KSDAHE
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 25 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 13%
  • Publisher: 59%

DPR RI dan Pemerintah Mulai Membahas Revisi RUU KSDAHE MenteriSitiNurbaya

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyampaikan pandangan pemerintah terkait Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya pada saat Rapat Kerja Komisi IV DPR RI bersama Pemerintah dan DPD RI di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta, awal pekan ini.

Menurut Siti Nurbaya, Pemerintah berpendapat substansi yang diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 masih relevan untuk kondisi saat ini. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 telah menjadi acuan ketentuan-ketentuan terkait KSDAHE pada Undang-Undang lain, antara lain Undang Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Tata Ruang; Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan Undang Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

jpnncom /  🏆 25. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DPR RI dan Pemerintah Mulai Bahas Revisi RUU KSDAHEDPR RI dan Pemerintah Mulai Bahas Revisi RUU KSDAHESaat ini DPR RI tengah merampungkan Rancangan Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE).
Baca lebih lajut »

Dukung Pembagian Rice Cooker Gratis, DPR: Pemerintah dan Masyarakat UntungDukung Pembagian Rice Cooker Gratis, DPR: Pemerintah dan Masyarakat UntungRencana program Kementerian ESDM untuk memberikan penanak nasi sekaligus penghangat nasi atau rice cooker gratis mendapat dukungan Komisi VII.
Baca lebih lajut »

DPR Dukung Langkah Pemerintah Banding Putusan WTO Soal Larangan Ekspor NikelDPR Dukung Langkah Pemerintah Banding Putusan WTO Soal Larangan Ekspor NikelIndonesia kalah dalam gugatan Uni Eropa di Badan Penyelesaian Sengketa atau Dispute Settlement Body (DSB) WTO terkait larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan sejak awal 2020.
Baca lebih lajut »

Pemerintah Mulai Lakukan Vaksinasi Booster Kedua untuk Lansia, Bagaimana dengan Masyarakat Umum?Pemerintah Mulai Lakukan Vaksinasi Booster Kedua untuk Lansia, Bagaimana dengan Masyarakat Umum?Pemberian vaksinasi Covid-19 booster dosis kedua bagi lansia berusia di atas 60 tahun sudah berlangsung.
Baca lebih lajut »

Mulai Bekerja, PM Anwar Ibrahim Janjikan Pemerintah yang Inklusif |Republika OnlineMulai Bekerja, PM Anwar Ibrahim Janjikan Pemerintah yang Inklusif |Republika OnlineAnwar dilantik sebagai perdana menteri Malaysia ke-10 pada Kamis.
Baca lebih lajut »

Jepang Cari 'Jodoh' buat Inpex Garap Masela, Pertamina DilirikJepang Cari 'Jodoh' buat Inpex Garap Masela, Pertamina DilirikPemerintah Jepang mulai aktif untuk mencari 'jodoh' bagi Inpex dalam melakukan pengembangan Lapangan Abadi, Blok Masela.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-27 01:22:52