DPR RI Anggota Ingatkan Warga Kalteng Waspadai Banjir Akibat Cuaca Ekstrem

News Berita

DPR RI Anggota Ingatkan Warga Kalteng Waspadai Banjir Akibat Cuaca Ekstrem
BANJIRCUACA EKSTREMKALIMANTAN TENGAH
  • 📰 antaranews
  • ⏱ Reading Time:
  • 12 sec. here
  • 7 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 25%
  • Publisher: 78%

Anggota DPR RI Sigit K Yunianto mengingatkan warga di Kalimantan Tengah untuk waspada terhadap potensi banjir akibat cuaca ekstrem yang melanda daerah setempat. Ia menekankan pentingnya kesiapsiagaan warga dan menyebut beberapa daerah rawan banjir seperti Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas, Barito Utara, dan Kotawaringin Timur. Sigit juga mengingatkan bahaya lain yang menyertai banjir seperti terpapar kabel listrik dan jalan rusak.

Anggota DPR RI Sigit K Yunianto. ANTARA/Adi WibowoPalangka Raya - Anggota DPR RI asal Daerah Pemilihan Kalimantan Tengah Sigit K Yunianto mengingatkan kepada seluruh warga di daerah setempat untuk mewaspadai banjir akibat cuaca ekstrem yang melanda daerah setempat.

"Cuaca ekstrem yang melanda saat ini meningkatkan risiko banjir di berbagai daerah, dan kami mengimbau agar masyarakat selalu memantau informasi cuaca serta mengikuti petunjuk dari pihak berwenang," katanya.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

antaranews /  🏆 6. in İD

BANJIR CUACA EKSTREM KALIMANTAN TENGAH KESIAPSIAGAAN PERTINGAT DINI

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Anggota DPR ingatkan terapkan pola hidup sehat guna cegah HMPVAnggota DPR ingatkan terapkan pola hidup sehat guna cegah HMPVAnggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati mengingatkan masyarakat agar menerapkan pola hidup sehat demi menguatkan daya tahan tubuh guna mencegah infeksi ...
Baca lebih lajut »

KPK Sita Dokumen, Periksa Sekjen DPR RI dalam Kasus Pengadaan Rumah Dinas Anggota DPRKPK Sita Dokumen, Periksa Sekjen DPR RI dalam Kasus Pengadaan Rumah Dinas Anggota DPRKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita sejumlah dokumen dan memeriksa Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar terkait dugaan korupsi dalam pengadaan sarana kelengkapan rumah jabatan anggota DPR RI tahun anggaran 2020.
Baca lebih lajut »

Komisi III DPR Apresiasi Kinerja Kapolri Listyo Sigit PrabowoKomisi III DPR Apresiasi Kinerja Kapolri Listyo Sigit PrabowoKomisi III DPR RI memberikan penghargaan kepada Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo atas keberhasilannya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dalam berbagai agenda besar serta langkah tegas dalam memberikan sanksi kepada oknum anggota Polri yang melanggar.
Baca lebih lajut »

Dua Anggota DPR Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR BIDua Anggota DPR Diperiksa KPK Terkait Dugaan Korupsi Dana CSR BIKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa dua anggota Komisi XI DPR RI, Heri Gunawan dan Satori, sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Indonesia (BI). Terungkap bahwa BI menyalurkan dana CSR melalui Komisi XI. Kepala Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso menegaskan bahwa Program Sosial Bank Indonesia (PSBI) adalah program sosial yang sistematis dan terencana, dilakukan sesuai tata kelola yang benar dengan menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dan kemanfaatan. Profil Satori, anggota DPR dari Fraksi Nasdem, yang berasal dari Cirebon juga diulas, menunjukkan karir politiknya yang panjang mulai dari anggota DPRD Kabupaten Cirebon hingga anggota DPR RI.
Baca lebih lajut »

DPR Ingatkan Kemenkes Batasi Biaya Cek Kesehatan Calon HajiDPR Ingatkan Kemenkes Batasi Biaya Cek Kesehatan Calon HajiKetua Panitia Kerja (Panja) Biaya Haji Komisi VIII DPR RI Abdul Wachid mengusulkan agar Kementerian Kesehatan (Kemenkes) membuat surat edaran untuk membatasi biaya pemeriksaan kesehatan calon haji di bawah Rp1 juta
Baca lebih lajut »

PSHK UII Ingatkan DPR Patuhi Putusan MK dan Hapus Presidential ThresholdPSHK UII Ingatkan DPR Patuhi Putusan MK dan Hapus Presidential ThresholdPSHK UII menekankan pentingnya DPR RI mematuhi putusan MK yang menghapus presidential threshold dan merevisi UU Pemilu. Mereka juga berharap partai politik memanfaatkan momentum ini untuk mengusulkan calon presiden dan wakil presiden terbaik.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-15 12:12:48