Sebaiknya regulasi tembakau jangan terlalu ketat karena ekosistem Indonesia ini sangat berbeda dengan negara-negara lain yang tidak punya pabrik dan perkebunan tembakau seluas di Indonesia.
Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan sebagai aturan turunan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Kesehatan dinilai tidak sesuai dengan kondisi industri tembakau sebagai komoditas yang telah menjadi budaya terbesar di Indonesia.
Yahya juga menyayangkan nirpartisipasi penyusunan regulasi yang berdampak ke banyak pihak ini sejak kemunculan RPP Kesehatan di publik. “Dengan isu yang dibawa melalui PP 28/2024, itu kita sudah kocar-kacir. Padahal, kalau menurut saya PP 28/2024 ini jelas sekali adalah konsolidasi kelompok anti tembakau dan intervensi asing yang ingin menyampaikan bahwa tembakau itu hanya berkaitan dengan kesehatan semata. Inilah yang perlu menjadi perhatian kita,” ungkapnya.
Ketua Umum Aliansi Masyarakat Tembakau Indonesia , I Ketut Budhyman Mudhara, mengatakan rencana kenaikan tarif cukai rokok akan jadi beban tambahan IHT. Budhyman menambahkan saat ini beban yang dipikul industri juga terasa semakin berat dengan terbitnya PP 28/2024 dan rencana kemasan rokok polos tanpa merek pada RPMK. Kebijakan pemerintah ini, kata Budhyman, sangat menggangu subsistem dan komponen ekosistem pertembakauan.
“Kami melihat PP28/2024 dan RPMK ini dari awal memang tidak inklusif. Padahal IHT merupakan satu-satunya industri nasional yang terlengkap dan terintegrasi dari hulu ke hilir, yang kontribusinya luar biasa signifikan. Justru kalau Kemenkes membuat aturan ini, seperti menempatkan IHT di ruang hampa dan kontribusi kami diabaikan. Kami jelas menolak pasal bermasalah dan diskriminatif dalam PP Kesehatan, termasuk kemasan rokok polos tanpa merek,” tegasnya.
Rokok Kemasan Rokok Polos Cukai Industri Rokok Industri Tembakau Petani
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Soroti Perumusan Regulasi Industri Hasil TembakauDewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait industri tembakau yang dianggap tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Kese
Baca lebih lajut »
Berkaitan Harkat Banyak Orang, DPR Minta Regulasi Industri Hasil Tembakau Dikaji MendalamRancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) terkait industri tembakau yang dianggap tidak sesuai dengan aturan yang disusun pada UU 17/2023 menjadi
Baca lebih lajut »
Penyusunan Regulasi Industri Hasil Tembakau Perlu Kajian MendalamPeraturan Menteri Kesehatan RPMK terkait industri tembakau disebut berpotensi membawa kerugian
Baca lebih lajut »
Petani Tembakau Minta Regulasi yang Adil dan Tidak DiskriminatifGold
Baca lebih lajut »
Pemerintah Diminta Hati-Hati Susun Regulasi Industri Makanan dan TembakauDari industri makanan dan minuman, aturan yang muncul justru memperlakukan gula dan susu formula secara tidak adil, bahkan seolah seperti barang haram yang tidak boleh diiklankan dan dipromosikan
Baca lebih lajut »
Sejumlah UMKM Bakal Dirugikan, Asosiasi Tembakau Tolak PP Nomor 28 soal TembakauBerita Sejumlah UMKM Bakal Dirugikan, Asosiasi Tembakau Tolak PP Nomor 28 soal Tembakau terbaru hari ini 2024-09-02 03:03:50 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »