DPR Pilih Perppu untuk Ubah UU Pemilu, Ini Respons KPU. Idham membeberkan, KPU akan laksanakan seluruh ketentuan yang termuat dalam perppu. Menurut Idham, fenomena adanya perppu di kala tahapan Pemilu juga pernah terjadi pada 2020 silam.
KOMISI Pemilihan Umum RI merespons rencana Dewan Perwakilan Rakyat yang memilih gunakan peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait perlunya aturan pada Pemilu 2024 di tiga provinsi baru di Papua.
Saat itu, pemerintah pernah menerbitkan perppu nomor 2 tahun 2020 yang kemudian perppu tersebut menjadi UU nomor 6 tahun 2020 terkait dengan penyelenggaraan pemilihan serentak tahun 2020 di masa pandemi covid-19. Perppu dinilai lebih tepat ketimbang harus merevisi UU tentang Pemilu. Anggota Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan pihaknya cenderung memilih perppu sebab kalau harus merevisi UU Nomor 7 Tahun 2017 memakan waktu panjang dan bisa merambah klaster-klaster lain.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Anggota DPR sarankan Presiden keluarkan Perppu terkait Pemilu 2024Anggota Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyarankan Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait ...
Baca lebih lajut »
Komisi II DPR Pilih Perppu Dibandingkan Revisi UU PemiluKomisi II DPR cenderung memilih penerbitan Perpp) Pemilu dibandingkan revisi UU Pemilu terkait status Pemilu 2024 di IKN dan tiga DOB Papua.
Baca lebih lajut »
KPU Mau Tampilkan Infografis Sipol Khusus untuk PublikInfografis dalam Sipol mencakup informasi partai politik yang akan bertarung dalam Pemilu 2024. KPU menyatakan bahwa informasi itu berpegang pada keterbukaan publik.
Baca lebih lajut »
Dampak Pemekaran Papua, Opsi Terbit Perppu untuk UU Pemilu TerbukaDampak Pemekaran Papua, Opsi Terbit Perppu untuk UU Pemilu Terbuka: Anggota Komisi II DPR Rifqinizami Karsayuda mengatakan, usai pembentukan tiga provinsi baru di Papua, berdampak direvisinya UU Pemilu.
Baca lebih lajut »
3 Provinsi Baru di Papua, Anggota Komisi II DPR Sarankan Presiden Keluarkan Perppu Soal Pemilu 2024 - Tribunnews.comKomisi II DPR belum membicarakan terkait revisi UU Pemilu bersama pemerintah dan penyelenggara Pemilu soal pentingnya memasukan daerah pemilihan
Baca lebih lajut »