DPR perlu membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait dengan skandal mark up (selisih harga) impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7
DPR perlu membentuk Panitia Khusus terkait dengan skandal mark up impor 2,2 juta ton beras senilai Rp2,7 triliun dan kerugian negara akibat demurrage impor beras senilai Rp294,5 miliar.Begitu dikatakan Direktur Rumah Politik Indonesia Fernando Emas menyoal kasus yang menyeret nama Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi.
"Saya mendukung dibentuknya Pansus oleh DPR untuk melakukan pendalaman terkait dengan proses dan penetapan kuota impor beras Bulog," ujar Fernando kepada wartawan, JUmat . Fernando menegaskan, pembentukan Pansus di DPR terkait dengan skandal impor beras juga diperlukan untuk memperbaiki tata kelola sektor pertanian.
"Jangan sampai negara hanya mengandalkan impor dan tidak melibatkan petani difasilitasi untuk menjaga ketersediaan pangan dalam negeri," katanya. Fernando mengaku tidak ingin ada segelintir pihak yang dengan sengaja menikmati kebijakan impor beras tersebut.Adapun terkait kasus itu, Studi Demokrasi Rakyat telah melaporkan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi dan Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi ke Komisi Pemberantasan Korupsi RI, Jakarta, Rabu, .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pimpinan MPR: Tak Perlu Pansus, Evaluasi Haji Cukup di PanjaPembentukan panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan haji berdasarkan temuan masalah oleh Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI dinilai tidak
Baca lebih lajut »
Pelaksanaan Haji Dinilai Berjalan Lancar, Wakil Ketua MPR: Tidak Perlu Dibentuk PansusJPNN.com : Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menilai pelaksanaan haji tahun ini berjalan lancar sehingga tidak perlu dibentuk pansus
Baca lebih lajut »
Timwas Sebut Semua Fraksi Setuju untuk Bentuk Pansus Haji, Klaim Tak Ada PolitisasiTimwas Haji menilai bahwa Pansus Haji perlu dibentuk untuk memperbaiki penyelenggaraan haji.
Baca lebih lajut »
Timwas DPR Tegaskan Pansus Haji Bukan untuk Kepentingan PolitikTimwas DPR menilai, perlu dibentuk pansus untuk menyelesaikan berbagai permasalahan penyelenggaraan ibadah haji yang terus berulang setiap tahunnya.
Baca lebih lajut »
Komnas Haji Sebut Rencana Pansus di DPR Tak RelevanKetua Komnas Haji Mustolih Siradj berpendapat rencana DPR membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengevaluasi pelaksanaan haji 2024 tidaklah relevan.
Baca lebih lajut »
Poros Muda NU Desak DPR RI Segera Bentuk Pansus Haji, Ini AlasannyaJPNN.com : Pagelaran ibdah haji sudah hampir rampung. Banyak dinamika yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahunnya.
Baca lebih lajut »