DPR sebut pengujian Perppu Cipra Kerja sudah kehilangan objeknya pasca sudah sah dijadikan Undang-undang CiptaKerja DPR UUCiptaKerja
Mahkamah Konstitusi kembali mengelar sidang kelima atas permohonan Nomor 5/PUU-XXI/2023 dan Nomor 6/PUU-XXI/2023 dalam perkara pengujian Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Senin . kembali mengelar sidang kelima atas permohonan Nomor 5/PUU-XXI/2023 dan Nomor 6/PUU-XXI/2023 dalam perkara pengujian Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja pada Senin . dan dihadiri seluruh hakim konstitusi itu beragendakan mendengar keterangan DPR RI.
“Sehingga DPR pun melakukan serangkaian rapat kerja dengan badan legislasi dan DPD pada 14–15 februari 2023,” kata Supriansa. Atas hal ini, sambung Supriansa, telah dilakukan persetujuan bersama DPR dengan telah dibentuknya satgas khusus sehingga telah termuat partisipasi bermakna masyarakat yang mencakup tiga komponen.Ketiga komponan itu yakni hak untuk didengar pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, dan penjelasan ataupun jawaban.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemerintah Segera Serahkan DIM RUU Kesehatan ke DPRPemerintah segera menyerahkan daftar inventarisasi masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang Kesehatan kepada DPR RI.
Baca lebih lajut »
Hoaks! Mahasiswa robohkan Istana Negara, tolak pengesahan Perppu CiptakerMuncul unggahan di YouTube berdurasi delapan menit yang diklaim sebagai aksi mahasiswa merobohkan Istana Negara, untuk menolak Perppu Cipta Kerja. Wah benarkah hal itu? Yuk simak kebenarannya di sini! AntiHoax
Baca lebih lajut »
BEM UI Rancang Aksi Pergerakan Besar Tolak Perppu Cipta KerjaKetua BEM UI Melki Sedek Huang kecewa dengan realita demokrasi di Tanah Air. Melki juga kecewa dengan peran DPR yang dinilai tak pantas jadi wakil rakyat.
Baca lebih lajut »
MK Tetap Memproses Gugatan Perppu Cipta KerjaMK nilai Perppu Ciptaker yang telah disahkan menjadi Undang-undang oleh DPR RI belum kehilangan objek hukum.
Baca lebih lajut »
Article headlineOLEH: HASANUDDIN BERSAMAAN dengan DPR RI resmi menetapkan RUU terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2/2022 T...
Baca lebih lajut »
DPR Merasa Belum Perlu Undang Prima Saat Bahas Kasus Hukum MerekaKetua Komisi II DPR sebut belum ada urgensi untuk memanggil Prima dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang membahas soal kasus hukum mereka
Baca lebih lajut »