Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara.
Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto menilai koordinasi pemerintah terkait penanganan korban ledakan depo BBM Pertamina Plumpang masih belum beraturan.
"Pemerintah jangan simpang-siur dan berbeda-beda dalam bersikap dan mengambil kebijakan terkait penanganan kebakaran depo BBM Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara," katabta. "Dari sisi tata kelola pemerintahan dan fatsoen politik, haram dan tabu bagi seorang menteri menentang pendapat Wapres. Ini kan preseden buruk bagi tatakelola pemerintahan yang baik, tegasnya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, DPR Kritik Kinerja Komisaris PertaminaAwiek menilai, tidak ada langkah konkret dari komisaris Pertamina dalam rangka melakukan pengawasan. Menurutnya, keberadaan Komisaris Pertamina mesti dievaluasi.
Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR Apresiasi Komitmen Pertamina Dalam Menangani Insiden di PlumpangKomisi VII DPR ingin memastikan komitmen yang sangat serius dari PT Pertamina dalam menanggani insiden di Plumpang.
Baca lebih lajut »
Kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Warga Tanah Merah Minta Pertamina Tanggung JawabKebakaran Depo Pertamina Plumpang telah menewaskan 19 orang. Warga Kampung Tanah Merah meminta PT. Pertamina bertanggung jawab.
Baca lebih lajut »
Dasco: Komisi VII DPR akan Panggil Pertamina Soal Kebakaran PlumpangKomisi VII DPR RI akan memanggil Pertamina untuk mengevaluasi insiden kebakaran
Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR Apresiasi Komitmen Pertamina Tangani Kebakaran Depo PlumpangKomisi VII DPR RI meninjau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang Jakarta yang mengalami musibah kebakaran. Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi VII DPR...
Baca lebih lajut »