Sejumlah anggota DPR sebelumnya meminta pemerintah segera melanjutkan pembahasan RKUHP dan RUU PAS. Supaya tak jadi utang legislasi.
TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Adies Kadir mengatakan pembahasan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan RUU Pemasyarakatan belum akan dilanjutkan. Adies mengatakan, hingga kini pemerintah belum memberikan lampu hijau untuk meneruskan pembahasan dua RUU itu.'RUU PAS dan RKUHP kan belum ada greenlight dari pemerintah untuk pembahasan,' kata Adies kepada Tempo, Senin, 24 Agustus 2020.
Menurut Adies, dua RUU tersebut harus cepat disahkan agar tak menjadi utang legislasi.'Ada UU yang sama RUU carry over di komisi lain bisa dikerjakan dan disahkan, terlepas dari pro-kontranya, dan berlaku juga untuk negara ini,' kata Adies dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 22 Juni 2020.Ketika itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengatakan pembahasan RKUHP dan RUU Pemasyarakatan harus menunggu surat dari Presiden Joko Widodo .
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR-Buruh Sepakat Lanjutkan Pembahasan RUU Cipta Kerja'Ketika kepentingan pekerja bisa diakomodir, NasDem berdiri pada kepentingan buruh. Fraksi NasDem akan ikut bersama-sama selesaikan klaster ketenagakerjaan,'
Baca lebih lajut »
Serikat Buruh Apresiasi DPR Buka Ruang Dialog Terkait RUU Cipta KerjaDPR dan 16 perwakilan serikat buruh telah menghasilkan empat poin kesepakatan terkait klaster ketenagakerhaan dalam RUU...
Baca lebih lajut »
DPR dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja Bahas RUU Bea Materai.DPR dan pemerintah sepakat membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk pembahasan RUU Bea Materai.
Baca lebih lajut »
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas RUU Mahkamah KonstitusiPemerintah dan DPR mulai membahas RUU MK dan pembahasan revisi difokuskan pada beberapa hal. RUUMahkamahKonstitusi
Baca lebih lajut »
Besok, KSPI Gelar Aksi Tolak Omnibus Law RUU Cipta di Depan DPR\n'Bersamaan dengan aksi di Jakarta, aksi juga serentak dilakukan di berbagai daerah dengan mengusung isu yang sama,' ujar Said.
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR: RUU MK Memuat Aturan Perilaku Hakim hingga Dewan EtikKomisi III DPR menggelar rapat bersama dengan Menkum HAM Yasonna Laoly untuk membahas RUU MK. RUU MK memuat tentang perilaku hakim MK hingga dewan etik. DPR RUUMK
Baca lebih lajut »