Menurut dia, temuan survei 82 persen warga Papua yang setuju dengan Otonomi Khusus itu ditertawakan oleh orang-orang Papua karena mereka yang sesungguhnya paham situasi
ANGGOTA DPR Papua Boy Markus Dawir menegaskan, Papua dan Papua Barat sudah final Bersama NKRI. Karena itu pemerintah pusat tidak perlu lagi melakukan banyak aksi kontradiktif dalam penyelesaian masalah di Papua, termasuk menggiring opini tertentu yang hanya menimbulkan kegaduhan-kegaduhan baru.
“Yang terakhir soal pernyataan Pak Menko Polhukam Pak Mahfud soal temuan survei BIN yang mengatakan bahwa 82 persen warga Papua setuju Otonomi Khusus. Ini adalah bentuk penggiringan opini yang berbahaya sebenarnya, kurang hati-hati dan terkesan tidak paham persoalan yang ada di Papua,” ungkap Boy dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu .
“Termasuk aspirasi mengenai Otsus ini mau dilanjutkan atau tidak, pemerintah harusnya mendengar aspirasi dari orang-orang Papua, jangan terkesan pemerintah pusat memakasakan kehendaknya. Draft revisi UU Otsus yang saatn ini didorong pemerintah itu sama sekali tidak mengindahkan aspirasi masyarakat Papua. Ini kekeliruan besar sehingga kami minta agar dipastikan betul aspirasinya baru kita lanjutkan pembahasannya,” tukas Boy.
Soal komitmen warga Papua bergabung Bersama NKRI ungkap ketua Pemuda Panca Marga Papua itu sudah tidak perlu diragukan lagi. “Jangan juga pemerintah dihantui oleh keinginan Papua merdeka. Itu tidak ada. Warga Papua hari ini sudah final Bersama NKRI. Mereka hanya ingin lebih didengar saja secara mata batin kemanusiaan, dan bukan pendekatan kekuasaan semata apalagi pendekatan keamanan yang justru membuat situasi makin runyam,” pungkasnya.