DPR Nilai Pj Kepala Daerah Tidak Boleh Rangkap Jabatan, Ini Aturan Hukumnya
"Oleh karena itu, sudah semestinya pj kepala daerah yang notabene hanya 'ditunjuk' tidak dibenarkan rangkap jabatan agar bisa fokus bekerja," ujarnya.
Menurut dia, sebaiknya para pj kepala daerah fokus memimpin daerahnya karena banyak persoalan yang membutuhkan perhatian seorang pemimpin. Guspardi meminta Menteri Dalam Negeri harus menegur pj kepala daerah yang masih rangkap jabatan untuk segera mengundurkan diri dari jabatan sebelumnya.Menurut dia, Komisi II DPR RI akan memanggil Mendagri untuk menjelaskan terkait dengan pj kepala daerah di daerah yang masih rangkap jabatan.Wakil rakyat ini memandang perlu Kemendagri mengeluarkan ketentuan atau peraturan tentang pj. kepala daerah tidak boleh rangkap jabatan.
Guspardi Gaus menegaskan pj kepala daerah harus fokus dan konsentrasi pada tugasnya yang sangat krusial serta strategis hingga terpilihnya kepala daerah definitif pada Pilkada Serentak 2024.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Kuba Gelar Referendum Soal Aturan Pernikahan Sesama JenisKuba pada Minggu (25/9) mengadakan sebuah referendum mengenai peraturan yang kontroversial, yakni 'hukum keluarga' yang didukung oleh pemerintah, yang akan memungkinkan pasangan sesama jenis untuk menikah dan mengadopsi anak. Kuba mengadakan pemilihan parlemen setiap dua tahun, meskipun tidak...
Baca lebih lajut »
Simbol Kekayaan, Ini 8 Aturan Menyimpan Beras Menurut Feng ShuiBerikut aturan menyimpan beras menurut feng shui untuk kekayaan dan kesehatan Anda sekeluarga di rumah.
Baca lebih lajut »
Uni Emirat Arab Bebaskan Aturan Wajib Masker |Republika OnlineMulai Rabu (28/9/2022) masyarakat di Uni Emirat Arab dibebaskan dari wajib bermasker
Baca lebih lajut »
Panglima TNI Revisi Aturan Penerimaan Taruna, Tinggi Badan Diturunkan Jadi 160 CMPanglima TNI Jenderal Andika Perkasa merevisi aturan Panglima TNI Nomor 31 Tahun 2020 dengan tujuan untuk mengakomodasi kondisi umum remaja Indonesia.
Baca lebih lajut »
UEA Hapus Jarak Sosial Antara Jamaah di Masjid |Republika OnlineUEA juga melonggarkan aturan masker.
Baca lebih lajut »
Panglima TNI Andika Perkasa Revisi Aturan Penerimaan Calon Taruna: Batasan Usia hingga Tinggi BadanAndika Perkasa merevisi aturan Panglima TNI Nomor 31 Tahun 2020 berkaitan dengan penerimaan calon taruna untuk mengakomodasi kondisi umum remaja
Baca lebih lajut »