'Jadi legislatif dan eksekutif sudah saling setuju sebenarnya, dengan tidak memedulikan aspirasi masyarakat luas,' kata Hidayati.
Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia menilai langkah DPR tersebut merupakan tindakan yang berlebihan.
Sebab, menurutnya, tugas utama DPR saat ini adalah mengawasi langkah pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19. Senada dengan Hidayati, Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch Donal Fariz juga mencurigai kengototan DPR dan Pemerintah membahas RUU Cipta Kerja.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Lagi Reses, DPR Tetap Bahas Omnibus Law RUU Cipta KerjaHari ini Badan Legislasi akan membahas Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) di bagian konsideran, Bab I, dan Bab II.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Seluruh Stakeholders Bahas Iuran BPJS Secara MenyeluruhWakil Ketua Komisi IX DPR dari Fraksi Partai Golkar Melki Laka Lena meminta seluruh stakeholders duduk bersama membahas...
Baca lebih lajut »
DPR akan Bahas Iuran BPJS Kesehatan Setelah LebaranMelki mengatakan awalnya pembahasan akan dilakukan sebelum lebaran. Namun, waktu rapat sulit untuk ditemukan karena kesibukan anggota dewan menjelang lebaran.
Baca lebih lajut »
Tak Terima Masjid Ditutup, Ketua Komisi VIII DPR: Ini Perlu Kecerdasan Berpikir PenguasaKetua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto protes dengan kebijakan pemerintah yang masih menutup masjid Masjidditutup
Baca lebih lajut »
DPR akan Evaluasi DKPP dalam Pembahasan RUU Pemilu |Republika OnlineKPU, Bawaslu, DKPP, punya kewenangan yang cukup besar yang kadang bisa overlapping.
Baca lebih lajut »
DPR Diminta Tunggu Putusan PTUN terkait Kasus Evi Novida GintingPutusan DKPP yang memberhentikan Evi Novida Ginting dinilai cacat prosedur.
Baca lebih lajut »