Dia meminta masyarakat jangan dikorbankan karena perbedaan pandangan politik antara kepala daerah tingkat I dan II.
Liputan6.com, Jakarta Semua kalangan diminta bisa bersinergi dalam upaya menyukseskan program vaksinasi Covid-19. Adanya perbedaan pandangan politik kepala daerah tingkat I dan II yang mengakibatkan penyaluran vaksin Covid-19 terkenda, tidak dibenarkan.
Dia juga meminta jangan ada saling menyalahkan di antara kepala daerah dalam vaksinasi."Sekarang bagaimana kita satu padu dalam memberantas Pandemi Covid-19, salah satu bentuknya adalah melakukan kekebalan tubuh dengan cara vaksinasi. Ini kan negara NKRI. Dan kita harus tahu pemerintah, presidennya siapa? Jokowi," jelasnya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim menilai perbedaan pandangan dan kepentingan politik harus dibuang jauh-jauh dalam menghadapi bencana nasional Covid-19 ini. Luqman pun mendukung penuh pihak Istana untuk mengumumkan secara terbuka kepada masyarakat apabila ada menteri atau kepala daerah yang menolak menjalankan kebijakan vaksinasi.
"Berapa target vaksinasi yang ditetapkan untuk tiap daerah, berapa waktu yang direncanakan untuk mencapai target vaksinasi, bagaimana vaksin dikirim ke daerah, siapa prioritas vaksinasi, sistem data dan pelaporannya bagaimana, sumber dana operasionalnya dari APBN atau APBD dan sebagainya. Semua ini harus clear," katanya.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Taliban Minta Semua Warga Afghanistan Pulang ke Rumah dan Jangan TakutTaliban mengampuni Presiden Afghanistan Ashraf Ghani dan Wakil Presiden Amr Saleh. Pihaknya mengundang mereka untuk kembali ke negara mereka jika mereka mau melakukannya.
Baca lebih lajut »
KPK Ingatkan Sanksi Pidana untuk Kepala Daerah yang Minta-minta SumbanganKPK Ingatkan Sanksi Pidana untuk Kepala Daerah yang Minta-minta Sumbangan TempoNasional
Baca lebih lajut »
DPR: Sirkuit Mandalika miliki 'multiplier effect' besar bagi LombokAnggota Komisi X DPR Andreas Hugo Pareira mengungkapkan Sirkuit Internasional Mandalika, yang disiapkan untuk ajang dunia MotoGP memiliki efek ...
Baca lebih lajut »
Respons Pengamat Perihal Busana yang Dikenakan Puan Maharani Saat Rapat Paripurna DPRPengajar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi merespons busana yang dikenakan Ketua DPR RI Puan Maharani saat Rapat Paripurna DPR RI 16 Agustus 2021. DPRRI
Baca lebih lajut »
Pria Pelempar Batu ke Mobil di JPO DPR Sempat Melawan Pakai CutterPria pelempar batu ke mobil dari JPO depan gedung MPR/DPR sempat melawan pakai cutter saat hendak ditangkap polisi dan warga. Beruntung, tak ada korban.
Baca lebih lajut »
Kaji Mendalam Penggantian Fasilitas Rumah Dinas Anggota DPRBadan Urusan Rumah Tangga DPR disebut-sebut mengusulkan wacana penggantian fasilitas rumah dinas atau jabatan dengan tunjangan sewa rumah. Namun, tak semua anggota DPR sepakat dengan wacana tersebut. Polhuk AdadiKompas iqbalbasyari
Baca lebih lajut »