ANGGOTA Komisi I DPR RI Fraksi PKS Almuzzammil Yusuf meminta agar satuan tugas satgas judi online dapat bekerja nyata
Muzammil mengatakan, pemberantasan judi online melalui kerja satgas akan efektif jika para satgas itu bisa bekerja lebih serius. Sebab Badan Siber dan Sandi Negara sudah memiliki data siapa saja pelaku dari dalam dan luar negeri yang beroperasi untuk situs judi online .
“Dua bahaya kembar yang dahsyat itu yang telah, sedang dan akan terus bergeliat menyebar di seluruh masyarakat Indonesia jika pemerintah tidak serius dalam menanganinya,” kata dia. ANGGOTA Komisi I DPR RI Muhammad Farhan meyakini beleid revisi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran akan lebih sempurna dengan keterlibatan publik.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
3.000 Paspampres Jadi Perisai Hidup Tamu Negara Peserta KTT WWF di Bali, Ini Pembagian TugasnyaMereka dibagi menjadi beberapa Subsatgas, mulai dari Satgas Pampri, Satgas Walmor, hingga Satgas Deteksi
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR Segera Panggil Kapolri dan Jaksa AgungDPR melalui Komisi III DPR akan minta keterangan Kapolri Jenderal Sigit dan Jaksa Agung Burhanuddin.
Baca lebih lajut »
OJK siap bekerja sama dengan satgas terpadu berantas judi onlineOtoritas Jasa Keuangan (OJK) siap bekerja sama dan mendukung penuh pembentukan satuan tugas (satgas) terpadu untuk memberantas judi online. "Ya, kami ...
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Sebut Tapera Mencekik Pekerja Mandiri: Tak Semua yang Bekerja Itu SejahteraAnggota Komisi IX DPR RI Alifudin minta pemerintah batalkan Tapera dan fokus pada program menyejahterakan rakyat.
Baca lebih lajut »
Bangladesh Minta Malaysia Izinkan 17 Ribu Warganya Masuk untuk BekerjaBangladesh berharap pemerintah Malaysia akan mempertimbangkan penderitaan para pekerja migran yang masa depannya bergantung pada mendapatkan pekerjaan di Kuala Lumpur.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Pemerintah Tunda Penerapan Potong Gaji Karyawan untuk TaperaDPR Minta Pemerintah tunda penerapan potong gaji karyawan untuk Tapera.
Baca lebih lajut »