Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman meminta penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK tidak dikaitkan dengan politisasi hukum.
DPR Minta Penetapan Tersangka Hasto Kristiyanto Tidak Dikaitkan dengan Politik : Tak Ada Gunanya Berdebat Ketua Komisi III DPR Habiburokhman meminta penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto oleh KPK tidak dikaitkan dengan upaya politisasi hukum . Wakil Ketua Umum Partai Gerindra itu menilai tidak ada manfaatnya memperdebatkan soal dugaan politisasi hukum dalam penetapan tersangka Hasto.
“Menurut kami tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya kita berdebat apakah kasus ini berlatar belakang politik atau tidak. Karena bisa sangat-sangat subjektif,” ucap Habiburokhman dalam keterangan video, Selasa (24/12). Menurutnya, yang paling penting adalah perkara tersebut harus sesuai dengan prinsip keterbukaan dan penetapan Hasto sebagai tersangka harus berdasarkan alat bukti.“Yang terpenting bahwa perkara ini harus dijalankan, harus diperiksa dengan prinsip keterbukaan dan semua tuduhan berikut juga semua bantahan haruslah dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” ujar Habiburokhman. Habiburokhman pun menghormati sikap KPK yang menjalankan kewenangannya. Dia juga menghormati Hasto untuk melakukan pembelaan
Politik Hasto Kristiyanto KPK DPR Politisasi Hukum
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
KPK Tetapkan Hasto Kristiyanto Tersangka Kasus Suap PAW DPRSekjen PDIP Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap PAW anggota DPR RI periode 2019-2024. KPK juga melakukan pencekalan terhadap Hasto dan Donny selama enam bulan.
Baca lebih lajut »
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jadi Tersangka Kasus Suap PAW DPRKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang melibatkan buronan Harun Masiku. KPK telah menerbitkan surat perintah penyidikan (sprindik) baru untuk Hasto, dan dalam surat itu, perkara suap yang menjerat Hasto disebut dilakukan bersama-sama dengan Harun. KPK juga telah memeriksa mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dalam perkara ini.
Baca lebih lajut »
KPK Tetapkan Hasto Kristiyanto dan Donny Sebagai Tersangka dalam Kasus Suap PAW DPRKPK menetapkan Hasto Kristiyanto dan Donny sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pada pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI. KPK telah mengeluarkan surat larangan bepergian ke luar negeri (DTI) untuk kedua tersangka.
Baca lebih lajut »
Hasto Kristiyanto Dikabarkan Jadi Tersangka Korupsi Suap PAW DPR RIKPK diduga menjerat Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus korupsi suap Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR RI periode 2019-2024. Hasto disebut terlibat dalam perintangan penyidikan kasus tersebut bersama Harun Masiku, yang masih menjadi buronan.
Baca lebih lajut »
Hasto Kristiyanto Tersangka Suap Kasus PAW DPR RIHasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi suap terkait proses PAW anggota DPR RI oleh KPK. Kasus ini juga melibatkan buronan Harun Masiku dan mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan.
Baca lebih lajut »
KPK Bongkar Peran Hasto Kristiyanto dalam Dugaan Suap PAW DPRKetua KPK Setyo Budiyanto mengungkapkan peran Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR RI.
Baca lebih lajut »