DPR Minta Pemerintah Turun Tangan Stabilkan Harga Pangan Jelang Bulan Ramadhan

Komisi IV DPR RI meminta pemerintah turun tangan untuk menstabilkan harga pangan jelang bulan Ramadhan dan Lebaran.

MANTAN ANGGOTA DPRD KERINCI, JAMBI, YUSUF SAGORO, DITANGKAP SETELAH 13 TAHUN JADI BURONAN KASUS KORUPSISEBANYAK 23,8 TON IKAN NILA DI KERAMBA JARING APUNG DANAU BATUR, BANGLI, BALI, MATI AKIBAT KERACUNAN BELERANG PEMKAB PURBALINGGA UBAH RSUD GOETENG TAROENADIBRATA JADI RS KHUSUS COVID-19, DAYA TAMPUNG MENCAPAI 232 PASIENMENKO MARVES LUHUT BINSAR PANDJAITAN OPTIMISTIS KEKEBALAN KELOMPOK BISA TERCAPAI PADA AKHIR TAHUN INIPEMKOT BEKASI TUNGGAK INSENTIF TENAGA KESEHATAN DI DINKES YANG TANGANI...

2021KREMATORIUM UNTUK JENAZAH COVID-19 DI TPU TEGAL ALUR, JAKBAR, DITARGETKAN BISA DIGUNAKAN PADA JUMAT, 23 JULI 2021SEKJEN DPR INDRA ISKANDAR SEBUT 511 ORANG DI DPR POSITIF TERINFEKSI COVID-19, 346 DI ANTARNYA TELAH NEGATIFRANGKAP JABATAN SEBAGAI KOMISARIS DI SALAH SATU PERUSAHAAN BUMN, REKTOR UI ARI KUNCORO PUNYA HARTA KEKAYAAN RP 52,4 MTEMUKAN MALAADMINISTRASI PROSES TWK, OMBUDSMAN RI: KPK HARUS KOREKSI PROSES ALIH STATUS PEGAWAI KPKKAPOLRI JENDERAL LISTYO SIGIT PRABOWO MINTA JAJARANNYA...

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

KompasTV /  🏆 22. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DPR Minta Pemerintah Turun Tangan untuk Stabilkan Harga Pangan Jelang Bulan RamadhanKetua Komisi IV DPR RI, menekankan bahwa stabilisasi harga pangan, merupakan tanggung jawab dari Kementrian Perdagangan.
Baca lebih lajut »

DPR Minta Pemerintah Evaluasi Kebijakan PerdaganganSalah satu kebijakan yang perlu dievaluasi adalah pelepasan harga eceran tertinggi.
Baca lebih lajut »

Serikat Buruh Bakal Bentuk Tim dengan DPR-Pemerintah untuk Revisi UU CiptakerKetum KSPSI Jumhur Hidayat mengatakan akan bentuk tim perumus bersama DPR hingga pemerintah. Ini dilakukan dalam proses revisi Omnibus Law UU Cipta Kerja.
Baca lebih lajut »

DPR Minta Sri Mulyani Bayar Utang ke Bulog Rp 185 MKomisi IV DPR RI meminta Kementerian Keuangan untuk segera membayar utang ke Perum Bulog senilai Rp 185 miliar.
Baca lebih lajut »