Anggota Komisi IX DPR, Kurniasih Mufidayati, meminta pemerintah membuat roadmap terukur transisi persiapan Indonesia dari fase pandemi menuju endemi.
Roadmap terukur transisi ini perlu mulai disiapkan seiring dengan melandainya kasus dan dimulainya beberapa pelonggaran aktivitas masyarakat termasuk mudik tahun 2022.
“Wewenang menetapkan status pandemi menjadi endemi memang mengacu ke WHO. Tapi jalan menuju ke sana harus dipersiapkan dengan roadmap dan terukur. Harus terukur dengan indikator yang jelas pada setiap fase agar mudah dilakukan evaluasi dan publik juga bersiap dengan kebijakan per fase menuju endemi,” kata Kurniasih, Jumat .
“Longgarkan syarat perjalanan pada daerah dengan cakupan vaksinasi tinggi dan positif aktif sangat rendah. Berikan stimulus kepada UMKM yang terdampak pandemi agar proses recovery berlangsung lebih cepat,” kata Kurniasih. 2 dari 3 halamanTarget WaktuHal-hal di atas bisa masuk dalam parameter dari setiap fase sebelum menuju ke endemi. Termasuk yang masih menjadi pekerjaan rumah adalah capaian vaksin booster.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Legislator Minta Pemerintah Siapkan Peta Jalan Menuju EndemiRoadmap terukur transisi ini perlu mulai disiapkan seiring dengan melandainya kasus
Baca lebih lajut »
Besok, KPU Bahas Anggaran Pemilu 2024 dengan DPR dan PemerintahSampai saat ini, tahapan dan anggaran Pemilu 2024 masih belum rampung dibahas. Padahal, tahapan awal Pemilu harus sudah dimulai pada Juni 2022.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR Ini Minta Proyek Gorden Rumah Dinas Dibatalkan Sebab Hanya Buat Gaduh | merdeka.comMenurut Dedi, munculnya kritikan dari publik baiknya menjadi bahan pertimbangan dari pihak Setjen DPR agar proyek gorden tidak dilanjutkan. Sebab, dengan kondisi yang terus berlanjut, malah membuat citra DPR menjadi kurang baik. Kata dia, alokasi anggaran bisa dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih penting.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Minta Pemilihan Penjabat Daerah Transparan dan Libatkan Partisipasi PublikPuan juga mendorong proses seleksi melibatkan partisipasi publik.
Baca lebih lajut »
PMK Merebak, YLKI Minta Pemerintah Jamin Daging yang Beredar Aman |Republika OnlineJaminan sangat penting menciptakan rasa aman pada masyarakat saat mengonsumsi daging.
Baca lebih lajut »
Soal Pj Gubernur, DPR Minta Kemendagri Konsisten Jalani Putusan MKDPR RI mengingatkan Kemendagri menjalankan perintah MK secara konsisten soal pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah agar pelayanan publik tetap berjalan
Baca lebih lajut »