Menurut politisi Golkar ini, adanya perubahan penyebutan ini mempengaruhi terkait penindakan TNI terhadap kelompok bersenjata Papua itu.
Anggota Komisi I DPR Bobby Rizaldi meminta pemerintah satu sikap dalam melabeli penyebutan Kelompok bersenjata di Papua . Hal ini merespons TNI yang mengubah penyebutan dari Kelompok Kriminal Bersenjata kembali ke Organisasi Papua Mardeka .
Terkait penanganan kelompok bersenjata Papua itu, Bobby meminta pemerintah untuk tegas atau membuat pola penindakan baru terhadap kelompok tersebut. Bobby mengatakan, masalah utamanya adalah penyerang maupun perusuh masyarakat di Papua sudah berkemampuan militer yang menebar teror. Namun, pola penanggulangan situasi keamanannya masih penegakan hukum kriminal.
Panglima Ubah dari KKB Menjadi OPMSementara itu, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menjelaskan penyebutan Kelompok Kriminal Bersenjata , saat ini kembali disebut Organisasi Papua Mardeka . 'Sekarang mereka sudah melakukan teror, pemerkosaan kepada guru, tenaga kesehatan dan pembunuhan kepada TNI, Polri dan masyarakat,' ungkap Agus.
Papua OPM DPR Kelompok Bersenjata Papua
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Pemuka Lintas Agama Doakan DPR Cepat Sahkan RUU PPRTTokoh lintas agama berdoa di depan gedung DPR RI minta DPR segera sahkan RUU PPRT
Baca lebih lajut »
Jaringan Damai Papua Sebut Rancangan Pengamanan di Tanah Papua Harus Libatkan Enam Pemerintah ProvinsiBerita Jaringan Damai Papua Sebut Rancangan Pengamanan di Tanah Papua Harus Libatkan Enam Pemerintah Provinsi terbaru hari ini 2024-04-13 11:31:39 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
ASN Pemprov Papua Minta Presiden Ganti Pj Gubernur Papua Beserta SekdaRatusan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Provinsi Papua menggelar aksi demo di halaman Kantor Gubernur Papua, Senin (25/03/2024). Aksi unjuk rasa ini nyaris
Baca lebih lajut »
MRP se-Papua hasilkan rekomendasi akomodasi kepentingan politik OAPMajelis Rakyat Papua (MRP) di enam provinsi se-Tanah Papua bersama fraksi otonomi khusus DPR Papua Barat dan kelompok khusus DPR Papua menghasilkan sejumlah ...
Baca lebih lajut »
DPR Minta Pemerintah Revisi Permenaker 6 Tahun 2016 Agar Ojol dan Kurir Bisa Diberi THRPengemudi Ojol dan Kurir Logistik berstatus sebagai pekerja kemitraan bukan termasuk PKWT.
Baca lebih lajut »
RPP Kesehatan Ancam Industri Rokok, DPR Minta Pemerintah Buka Ruang DialogRPP dinilai seharusnya hanya memasukkan yang berkaitan dengan kesehatan, dan tidak mencampurkan hal-hal di luar konteks tersebut.
Baca lebih lajut »