Anggota Komisi X DPR RI dari PKS mengimbau pemerintah untuk membuat regulasi yang jelas terkait pengenaan PPN 12 persen terhadap sekolah internasional yang akan berlaku pada 1 Januari 2025. Pemberian pajak ini dinilai kontraproduktif dengan prinsip pendidikan nirlaba dan perlu dikaji lebih lanjut terkait dampaknya pada akses pendidikan.
Sekolah Internasional Kena PPN 12 Persen, DPR Minta Pemerintah Buat Regulasi yang Jelas: Jangan Sampai Merembet
Ledia lantas menilai bahwa pemberian pajak 12 persen bagi sekolah internasional dapat menjadi kontraproduktif dengan prinsip pendidikan yang nirlaba. Sebab, belum ada regulasi yang jelas terkait hal itu. Berdasarkan data hasil pemetaan yang dilakukan BNN, Provinsi Kalimantan Utara memiliki 17 daerah rawan narkoba dengan katergori waspada dan 3 daerah dengan kategori siaga.
Sesosok jasad bayi berjenis kelamin perempuan ditemukan di tempat pembuangan sampah Depok Kembar, Jelambar Baru, Grogol Petamburan, Jakarta Barat pada Selasa . Tak lagi menyembunyikan fakta, Shin Tae-yong akhirnya kini berani jujur tentang peluang Timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026, tak disangka katanya...
PPN Sekolah Internasional DPR Regulasi Pendidikan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
DPR Minta Pemerintah Tak Andalkan PPN untuk Dongkrak Pendapatan NegaraWakil Ketua Komisi XI DPR RI menantang pemerintah untuk tidak hanya mengandalkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) demi meningkatkan pendapatan negara.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR Setuju PPN 12 Persen Ditunda, Minta Pemerintah Dengarkan Aspirasi RakyatBerita Ketua DPR Setuju PPN 12 Persen Ditunda, Minta Pemerintah Dengarkan Aspirasi Rakyat terbaru hari ini 2024-12-05 14:52:35 dari sumber yang terpercaya
Baca lebih lajut »
DPR minta Pemerintah dengarkan aspirasi sebelum terapkan PPN 12 persenKetua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah mendengarkan aspirasi masyarakat terlebih dahulu sebelum menerapkan rencana kebijakan kenaikan pajak pertambahan ...
Baca lebih lajut »
Komisi VII DPR minta pemerintah mengkaji ulang penerapan PPN 12 persenKetua Komisi VII DPR RI Saleh Partaonan Daulay meminta pemerintah untuk mengkaji ulang penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen, karena bisa ...
Baca lebih lajut »
DPR-Kemenkeu rapat bahas PPN barang mewah dan yang tak dikenakan PPNPimpinan DPR RI menggelar rapat dengan Kementerian Keuangan membahas penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk menentukan barang mewah yang bakal ...
Baca lebih lajut »
Rencana Kenaikan PPN 12 Persen Tahun Depan Banyak Disorot, Komisi XI DPR Lempar Bola ke PemerintahAgar tak menjadi kontroversi, Misbakhun menyarankan agar pemerintah menyiapkan formula untuk sosialisasi
Baca lebih lajut »