DPR Minta Pemerintah Antisipasi Potensi Putus Sekolah |Republika Online

Indonesia Berita Berita

DPR Minta Pemerintah Antisipasi Potensi Putus Sekolah |Republika Online
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 republikaonline
  • ⏱ Reading Time:
  • 50 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 23%
  • Publisher: 63%

Hampir 60 persen sekolah swasta kesulitan biaya operasional akibat Covid-19

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei 2020 ini terpaksa diperingati di tengah situasi pandemi Covid-19. Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta pemerintah tak ragu dalam mengucurkan dana untuk pendidikan yang sangat terdampak pandemi untuk menghindari potensi putus sekolah.

Ia merujuk pada hasil jajak pendapat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang menunjukkan saat ini hampir 60 persen sekolah swasta di Indonesia mengalami kesulitan biaya operasional akibat dampak wabah corona ."Kondisi ini akan terus memburuk dalam beberapa waktu ke depan kalau nggak ada langkah konkret dari pemerintah," katanya.

Kondisi yang sama juga tampa di jenjang Pendidikan tinggi di mana jumlah PTN hanya sekitar 370 lembaga, sedangkan PTS mencapai 4.043 lembaga. “Jika mereka dibiarkan begitu saja mengalami kesulitan biaya operasional maka bisa dipastikan angka putus sekolah maupun drop out akan meningkat pesat dalam waktu dekat,” kata dia menegaskan.

Huda mengatakan, dalam situasi pandemic Covid-19 ini, negara memang membutuhkan biaya besar dalam proses penanggulangannya. Kendati demikian harusnya sektor Pendidikan juga harus mendapatkan perhatian yang sama dengan sektor lain seperti sektor Kesehatan, jaminan sosial, dan sektor ekonomi.

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

republikaonline /  🏆 16. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

DPR Minta Pemerintah Barengi Larangan Mudik dengan Bantuan Tunai ke Korban PHKDPR Minta Pemerintah Barengi Larangan Mudik dengan Bantuan Tunai ke Korban PHKPemerintah dinilai perlu memperhatikan keseimbangan aturan larangan mudik ke masyarakat, khususnya bagi pekerja yang di PHK imbas pandemi Corona.
Baca lebih lajut »

DPR Desak Pemerintah Terbuka Soal Perubahan APBN 2020DPR Desak Pemerintah Terbuka Soal Perubahan APBN 2020Pemerintah harus lebih terbuka tentang kejelasan alokasi anggaran untuk pencegahan meluasnya wabah corona.
Baca lebih lajut »

DPR: Pemerintah Harus Tunda Kedatangan TKADPR: Pemerintah Harus Tunda Kedatangan TKAKomisi IX DPR RI meminta pemerintah menunda kedatangan TKA dan memprioritaskan tenaga lokal saat pandemi.
Baca lebih lajut »

Terima TKA China dI Tengah Pandemi, Komisi X DPR: Bukti Pemerintah Inferior dengan InvestorTerima TKA China dI Tengah Pandemi, Komisi X DPR: Bukti Pemerintah Inferior dengan InvestorPemerintah Indonesia terkadang terlihat kurang berdaulat jika sedang memenuhi tuntutan investor China.
Baca lebih lajut »

Antisipasi TKI Mudik, Muhadjir Minta Tempat Karantina BaruAntisipasi TKI Mudik, Muhadjir Minta Tempat Karantina BaruMenko PMK mengatakan pemda juga perlu bekerja sama untuk mengawal dan mengisolasi para pekerja migran Indonesia atau TKI yang pulang ke kampung halaman.
Baca lebih lajut »

Wakil Ketua MPR Minta Pemerintah Waspadai Lonjakan PengangguranWakil Ketua MPR Minta Pemerintah Waspadai Lonjakan PengangguranSkenario tingkat kemiskinan dampak Covid-19 menyebutkan akan ada tambahan 1,16 juta orang miskin dan penambahan pengangguran 2,92 juta orang.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-03-06 13:23:46