Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintah mengajukan dahulu konsep pemindahan ibukota secara terbuka kepada DPR terlebih dahulu, karena ...
Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Herman Khaeron meminta pemerintah mengajukan dahulu konsep pemindahan ibukota secara terbuka kepada DPR terlebih dahulu, karena menyangkut pembuatan regulasi undang-undang sebagai payung hukum kebijakan tersebut.
Dia menilai kebijakan itu sebaiknya dibicarakan dari berbagai aspek dan dampaknya sehingga harus terencana dengan matang sambil dibahas Rancangan Undang-Undang Pemindahan Ibukota. "Sebanyak 70 penduduk tinggal di Pulau Jawa, jangan sampai pemindahan ibu kota ke Kalimantan menambah beban biaya bagi 70 persen penduduk. Jadi kita bahas dulu saja secara terbuka di DPR dan buat jajak pendapat kepada masyarakat," ujarnya.
Herman mengatakan, memindahkan ibu kota bukan hanya sekedar memindahkan kantor, tetapi memindahkan pegawainya karena itu berapa berapa juta pegawai pusat yang harus berkantor di Kalimantan dan bagaimana dengan keluarganya?
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon Ditolak Masuk Asrama Mahasiswa Papua...Wakil Ketua DPR Fadli Zon bersama anggota Dewan lainnya mendatangi asrama mahasiswa Papua yang ada di Jalan Kalasan, Rabu...
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Merasa Tak Dilibatkan Pembahasan RUU Ketahanan SiberMenurut Jerry Sambuaga, pembahasan RUU ini lebih banyak dilakukan Baleg bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).\n\n
Baca lebih lajut »
Komisi I DPR Nilai Pembuatan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber Terburu-buru'Terkesan buru-buru dan terkesan tidak melalui proses-proses yang seharusnya melibatkan komisi-komisi terkait,' kata Jerry
Baca lebih lajut »
Komisi III DPR: 40 Capim KPK Sudah Wakili Pemangku KepentinganPansel Capim KPK akan mengumumkan hasil seleksi tahap profile assessment pada Jumat 23 Agustus 2019.
Baca lebih lajut »
Komisi X DPR RI Jaring Masukan RUU Ekonomi Kreatif di JatimPerlu dipertegas kembali bahwa dalam hal support, pemerintah juga perlu turun tangan dalam bentuk sokongan pembiayaan dan pendanaan bagi pelaku ekraf.
Baca lebih lajut »