Rincian RKP menjadi salah satu hal krusial dalam pembahasan anggaran.
Rincian RKP menjadi salah satu hal krusial dalam pembahasan anggaran karena akan memengaruhi penentuan prioritas program kerja dan potensi implementasi kerja pada tahun mendatang. Sebab itu, dia menilai, belum tersampaikannya dokumen RKP kepada Komisi X DPR menunjukan ketidakseriusan Kemendikbudristek.
Dia mencatat, setidaknya ada 15 orang pejabat yang masih menyandang Plt di lingkungan Kemenristekdikti. Mereka terdiri dari satu pejabat direktur jenderal , dua pejabat sekretaris ditjen, tujuh pejabat direktur, tiga pejabat kepala pusat, dan dua orang pejabat kepala biro. Berdasarkan perundangan, plt merupakan pengganti pejabat definitif yang berhalangan tetap dalam rangka melaksanakan tugas rutin sesuai kewenangannyaDiketahui, dalam pasal 14 ayat UU tersebut, pejabat Plt tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.
Atas dasar itu, dia pun mempertanyakan aspek legal RKP yang sudah maupun sedang disusun dan kemudian dibahas bersama Komisi X DPR RI. Sebab, kata dia, pembahasan tersebut akan percuma dilakukan apabila dalam pembuatannya tidaklah legal.
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Puluhan Ribu Tenaga Kesehatan Demo di DPR/MPR, Minta RUU Kesehatan Distop Pembahasannya - Jawa PosTenaga medis dan kesehatan wilayah yang ada di Indonesia kembali melakukan aksi massa agar pembahasan RUU Kesehatan Omnibus Law
Baca lebih lajut »
Anggota DPR RI Minta Penegak Hukum Usut Tuntas Kasus Asusila di ParimoHukum harus ditegakkan serta untuk memberikan efek jera kepada pelaku.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Pemerintah Segera Akuisisi Vale IndonesiaSejumlah anggota DPR menyatakan pentingnya divestasi Vale Indonesia sebelum masa pemerintahan Presiden Joko Widodo berakhir.
Baca lebih lajut »
Rapat dengan DPR RI, KemenPPPA Minta Anggaran Tambahan untuk SurveiKementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) meminta anggaran tambahan untuk melaksanakan dua program survei yang menjadi target.
Baca lebih lajut »
Anggota DPR minta pemerintah tambah subsidi solar pada tahun 2024Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta pemerintah untuk menambah subsidi bahan bakar minyak (BBM) jenis solar pada tahun 2024 "Pemulihan ekonomi ...
Baca lebih lajut »