DPR Minta KPU Buat Dua Opsi Simulasi Pendaftaran Calon Presiden

Indonesia Berita Berita

DPR Minta KPU Buat Dua Opsi Simulasi Pendaftaran Calon Presiden
Indonesia Berita Terbaru,Indonesia Berita utama
  • 📰 hariankompas
  • ⏱ Reading Time:
  • 47 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 22%
  • Publisher: 70%

Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia Tandjung menuturkan, dari diskusi informal di internal Komisi II, muncul usulan untuk meminta KPU membuat dua simulasi tahapan pencalonan presiden.

Ketua Komisi II Ahmad Doli Kurnia bersalaman dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asy’ari seusai Rapat Dengar Pendapat antara Komisi II DPR denganJAKARTA, KOMPAS — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat meminta Komisi Pemilihan Umum membuat dua opsi simulasi tahapan pencalonan presiden dan wakil presiden di Pemilu 2024.

”Makanya, saya senang ketika, misalnya, ada dua opsi. Artinya, dimungkinkan juga nanti dalam pembahasan di rapat konsultasi lebih detail menanyakannya dan ada opsi lain. Biasanya kalau sudah ada muncul opsi kedua, bisa ada opsi yang lain,” ujar Doli saat bincang Satu Meja The Forum bertajuk ”ADRYAN YOGA PARAMADWYA

Menurut Doli, perlu ada simulasi lain dengan memadatkan subtahapan verifikasi dan pemeriksaan kesehatan yang dirancang berlangsung 16 hari serta pengusulan penggantian yang diusulkan selama 27 hari. Berdasarkan informasi yang didapatnya dari KPU, pemadatan tersebut secara teknis memungkinkan. Terlebih, jika pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendaftar hanya dua hingga tiga pasangan, tahapan verifikasi tidak membutuhkan waktu yang panjang dan rumit.

Ketua KPU Hasyim Asy'ari berbincang dengan anggota KPU, Idham Holik, saat rapat pleno di kantor KPU, Jakarta, Jumat .

Berita ini telah kami rangkum agar Anda dapat membacanya dengan cepat. Jika Anda tertarik dengan beritanya, Anda dapat membaca teks lengkapnya di sini. Baca lebih lajut:

hariankompas /  🏆 8. in İD

Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama

Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.

Minta Restu Komisi XI DPR, Sri Mulyani: PMN untuk 3 BUMN Dicairkan Awal 2024Minta Restu Komisi XI DPR, Sri Mulyani: PMN untuk 3 BUMN Dicairkan Awal 2024Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati, mengatakan penyertaan modal negara (PMN) untuk tiga BUMN akan dicairkan pada awal tahun 2024 atau triwulan I-2024.
Baca lebih lajut »

Komisi VII DPR Minta Pemerintah Segera Evaluasi Kelangkaan Gas LPG 3 KgKomisi VII DPR Minta Pemerintah Segera Evaluasi Kelangkaan Gas LPG 3 KgAnggota Komisi VII DPR RI, Bambang Patijaya menyebut evaluasi harus segera dilakukan agar dapat diketahui penyebab kelangkaan gas LPG 3 kg.
Baca lebih lajut »

Cecar KPU RI Jika Pilpres 2024 Dua Putaran, Komisi II: Anggarannya Gimana?Cecar KPU RI Jika Pilpres 2024 Dua Putaran, Komisi II: Anggarannya Gimana?Menurut politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu, peta politik yang saat ini muncul menunjukkan adanya tiga poros koalisi pendukung bakal calon presiden.
Baca lebih lajut »

Disepakati Komisi II, Segini Besaran Pagu Anggaran 2024 untuk KPU dan BawasluDisepakati Komisi II, Segini Besaran Pagu Anggaran 2024 untuk KPU dan BawasluWakil Ketua Komisi II DPR Saan Mustopa memerinci anggaran KPU RI untuk setiap programnya yang meliputi dukungan manajemen dan penyelenggaraan pemilu.
Baca lebih lajut »

Komisi V DPR setujui anggaran Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024Komisi V DPR setujui anggaran Kementerian PUPR Tahun Anggaran 2024Komisi V DPR RI menyetujui penambahan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) untuk Tahun Anggaran (TA) 2024 menjadi Rp147,3 ...
Baca lebih lajut »

Tim Komisi VIII DPR Tinjau Kesiapan Penanggulangan Kebencanaan di YogyakartaTim Komisi VIII DPR Tinjau Kesiapan Penanggulangan Kebencanaan di YogyakartaYogyakarta merupakan salah satu wilayah Indonesia yang rawan bencana karena dekat dengan gunung merapi yang masih aktif.
Baca lebih lajut »



Render Time: 2025-02-27 11:11:12