Kemenkes tidak mampu menyajikan perincian data stok vaksin yang ada saat ini berapa yang halal dan tidak halal.
"Terkait vaksin halal, berapa yang akan dibeli vaksin dari luar negeri dan dari dalam negeri yang direncanakan. Biofarma dan Biotis apakah akan memproduksi sesuai kebutuhan ataukah memproduksi sesuai kemampuan," kata Darul dalam siaran pers diterima wartawan, Kamis, 2 Juni 2022.Semangat Gunakan Vaksin Halal Tak Boleh Kendor
Darul juga menyampaikan semangat menggunakan vaksin halal tidak boleh kendor, karena hal ini sudah menjadi putusan Mahkamah Agung. Diapun menunggu dan mendorong Kementerian Kesehatan untuk segera membuat kebijakan-kebijakan yang berpihak kepada penggunaan vaksin halal di dalam negeri. "Supaya tidak lagi ada protes dan dianggap pembangkangan terhadap putusan MA. Kita juga mendorong dari 7 vaksin yang digunakan
Indonesia Berita Terbaru, Indonesia Berita utama
Similar News:Anda juga dapat membaca berita serupa dengan ini yang kami kumpulkan dari sumber berita lain.
Polres Mabar Surati MKD DPR Minta Izin Periksa Benny HarmanPolres Manggarai Barat surati MKD DPR RI untuk izin melakukan pemeriksaan terhadap Benny Harman yang diduga melakukan penganiayaan.
Baca lebih lajut »
DPR Minta Pemerintah Atur Tata Kelola Data Kartu PrakerjaTata kelola data kartu Prakerja dianggap penting, karena manfaat dana program tersebut diterima oleh pekerja atau buruh dengan gaji di atas Rp3,5 juta.
Baca lebih lajut »
Terkait RUU Sisdiknas, DPR Minta Presiden Panggil Mendikbud-RistekWakil Ketua Komisi X DPR RI Dede Yusuf meminta Presiden Joko Widodo untuk segera memanggil Mendikbud-Ristek Nadiem Makarim terkait RUU Sisdiknas.
Baca lebih lajut »
Ketua DPR: Hari Lahir Pancasila memuliakan manusiaKetua DPR RI Puan Maharani merefleksikan Hari Lahir Pancasila 1 Juni sebagai perjuangan untuk memuliakan manusia dan mewujudkan perdamaian dunia di tengah ...
Baca lebih lajut »
Pembahasan Tahapan Pemilu Tunggu Konsultasi KPU dengan Pimpinan DPRPembahasan rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum mengenai Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilu 2024, kembali ditunda. Hal ini dikhawatirkan berdampak pada kurang optimalnya persiapan dan sosialisasi tahapan pemilu. Polhuk AdadiKompas dianvictory
Baca lebih lajut »
Kemenag dan DPR Sepakati Tambahan Dana Operasional Haji Sebesar Rp1,5 TriliunKementerian Agama (Kemenag) dan Komisi VIII DPR menyepakati tambahan dana operasional haji 2022 sebesar Rp1,5 Triliun.
Baca lebih lajut »